"Saya setuju dengan presiden. Bahkan sebenarnya bukan hanya ditunda, harus dipertanyakan kita perlu nggak?" kata BW saat ditemui di Jalan Puspitek, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (25/10/2017).
Bahkan, BW menyebut banyak aturan yang akan dilanggar bila nantinya Densus Tipikor itu dibentuk. Menurut BW, suatu lembaga antikorupsi harus independen, sedangkan Densus Tipikor berada di bawah Polri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dibanding membentuk Densus Tipikor, menurut BW, KPK yang seharusnya diberi kewenangan lebih besar. Sebab, BW menyebut praktik korupsi sudah semakin meluas dan sistematis.
"Persoalannya adalah kejahatannya sudah sedemikian sistematik. Jadi bukan hanya korupsi tapi sudah bergabung dengan kejahatan ekonomi, kejahatan pajak, pencucian uang dan korupsi. Kalau mau dibangun strategi pemberantasan korupsi adalah memberikan keleluasaan pada KPK mendapatkan kewenangan supaya dia juga bisa masuk di sektor kejahatan ekonomi yang itu bisa mempengaruhi pajak," kata BW.
"Kenapa tidak KPK didorong menjadi bagian penting dari proses itu, bukan membuat suatu program yang justru berpotensi terjadinya rivalitas dan menyebabkan pemberantasan korupsi menjadi tidak terkonsolidasi dengan baik," imbuh BW. (abw/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini