MUI Persilakan yang Tak Setuju UU Ormas Tempuh Jalur Hukum

Jakarta - DPR mengesahkan Perppu No 2/2017 menjadi UU Ormas yang baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima hasil putusan itu dan mempersilahkan pihak yang menolak untuk menempuh jalur hukum.

"MUI bisa menerima hasil keputusan Rapat Paripurna DPR RI yang mengesahkan Perubahan RUU nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid, ketika dihubungi detikcom, Selasa (24/10/2017) malam.

Baca juga: Dukung UU Ormas, PBNU: Jangan Digunakan Sewenang-wenang

Menurutnya, pengesahan UU Ormas merupakan keputusan politik yang telah dilaksanakan DPR dengan cara demokratis. Selain itu juga telah sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Jalur hukum yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan judicial review ke MK. Zainut mengimbau warga tidak melakukan demonstrasi lagi. Ia juga meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut.

"MUI berharap agar semua pihak dapat menghormati keputusan tersebut. Jika ada yang masih belum bisa menerima hendaknya bisa melakukan perlawanan hukum melalui mekanisme uji materi di MK, tidak usah melalui demo dengan pengerahan massa karena dikhawatirkan bisa mengganggu kepentingan umum," imbuhnya.

Baca juga: Tolak UU Ormas, Ini Alasan Gerindra-PAN-PKS

Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan Perppu No 2 Tahun 2017 menjadi UU Ormas yang baru sebagai pengganti UU No 17 Tahun 2013. Dari 10 fraksi, tiga di antaranya tidak setuju dengan pengesahan ini, yakni Gerindra, PKS, dan PAN.

[Gambas:Video 20detik]

(yld/rna)