DetikNews
Selasa 24 Oktober 2017, 23:02 WIB

Densus Tipikor Ditunda, DPR Tetap Ingin Polri Masif Berantas Korupsi

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Densus Tipikor Ditunda, DPR Tetap Ingin Polri Masif Berantas Korupsi Bambang Soesatyo (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Wiranto resmi menunda pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri. Komisi III DPR, yang mendukung pembentukan Densus Tipikor, mengaku tak kecewa atas keputusan pemerintah.

"Kami nggak kecewa dengan keputusan pemerintah. Yang penting adalah bagaimana Presiden bisa menggunakan dua institusi yang ada di bawah tanggung jawab langsungnya, yaitu Polri dan kejaksaan, semaksimal mungkin dalam hal pemberantasan korupsi yang makin masif," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menurut Bambang, arahan Jokowi soal penundaan ini tak bersifat permanen. Dia berharap sumber daya di lingkup internal Polri dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi.

"Penundaan dan arahan Presiden untuk pengkajian kembali densus ini tidak dalam waktu yang lama. Karena Presiden serahkan urusan ini ke Kemenko Polhukam, saya harap dapat koordinasikan sumber daya yang ada di polisi dan jaksa untuk sebesar-besarnya bantu KPK dalam pemberantasan korupsi, terutama yang luas," tutur pria yang akrab dipanggil Bamsoet ini.

Pembentukan Densus Tipikor, sambung Bamsoet, semestinya dapat mewujudkan cita-cita Jokowi. Polri dan kejaksaan, menurutnya, dapat dimanfaatkan dan dikendalikan Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi.

"Dalam Nawacita Presiden itu ada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dan dua organ yang di bawah institusi langsung Presiden adalah jaksa dan polisi," sebut dia.

"Jadi itulah yang harusnya Presiden dorong dan pimpin langsung karena Presiden nggak bisa pimpin langsung KPK, tapi dia bisa pimpin langsung kepolisian dan kejaksaan. Nah, di situlah tugas Presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi untuk membantu KPK dengan keterbatasannya yang sama-sama kita tahu dalam SDM dan jaringannya," pungkas politikus Golkar ini.




(gbr/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed