Jokowi Tunda Pembentukan Densus Tipikor, Fadli: Bagus-bagus Saja

Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Wiranto memerintahkan penundaan pembentukan Densus Tipikor Polri. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung sikap Jokowi tersebut.

"Jadi, kalau pemerintah katakan perlu dikaji lagi, sebenarnya tak ada masalah. Bagus-bagus saja," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Baca juga: Wiranto Ungkap Alasan di Balik Penundaan Densus Tipikor

Menurut Fadli, Polri merupakan salah satu institusi yang memang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Soal keputusan penundaan Densus Tipikor, Fadli mengatakan itu hak pemerintah.

"Terserah pemerintah, ya. Kita melihatnya Polri suatu institusi yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi, begitu juga dengan kejaksaan dan KPK. Saya kira kita lihat saja," ucap dia.

Baca juga: Gerindra: Densus Tipikor Berpotensi Tiru Kerja KPK

Fadli memandang keberadaan Densus Tipikor, seandainya jadi dibentuk, memang dapat membantu pemberantasan korupsi. "Kalau berdasarkan apa yang dilihat, bisa saja membantu. Tapi kita juga tidak ingin ini menjadi alat politik nantinya," jelas Fadli.

"Itu kan ada plus-minus, pro-kontra, tinggal bagaimana positioning saja. Yang jelas, harapan masyarakat ingin ada KPK yang kuat, profesional, independen, imparsial, itu kenyataan. Dan saya kira dukungan ke KPK masih kuat," pungkas dia. (gbr/rna)