Mendagri: Pemerintah Terbuka terkait Revisi UU Ormas

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan dengan tegas Pancasila bukan sebagai alat politik pemerintah. Ia mengatakan pemerintah terbuka untuk merevisi Undang-undang Ormas.

"Pemerintah tegaskan menolak anggapan kalau Pancasila itu bukan alat politik pemerintah, Pancasila bukan alat untuk memukul terhadap hal-hal lain yang bertentangan dengan aktivitas yang dilindungi oleh konstitusi," ujar Tjahjo di ruang paripurna, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Baca juga: 7 Fraksi Sepakat Revisi UU Ormas yang Disahkan Paripurna DPR

Ia mengatakan setiap warga negara memang mempunyai hak untuk berserikat, berhimpun, membentuk ormas yang dilindungi UUD. Namun tidak boleh menyimpang dari ideologi Pancasila.

"Di mana setiap warga negara punyai hak untuk berserikat, berhimpun, membentuk parpol, ormas yang dilindungi oleh UUD tentunya kita punya komitmen yang sama tidak boleh menyimpang dari ideologi Pancasila sesuai dengan kesepakatan bersama," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan DPR dan pemerintah mempunyai komitmen yang sama yaitu menjaga ideologi Pancasila karena itu sudah final. Pemerintah akan membuka peluang revisi UU Ormas tapi selain persoalan empat pilar.

"Pemerintah dan DPR mempunyai komitmen sama menjaga ideologi Pancasila. Bahwa keyakinan idelogi bangsa Pancasila sudah final," ucapnya.

"Pemerintah pada prinsipnya terbuka untuk koreksi penyempurnaan terbatas dalam arti urusan ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dalam bangsa kita. Soal yang lain pemerintah terbuka atas koreksi inilah yang kita cermati dari mulai di Komisi II, paripurna termasuk hasil lobi tadi," imbuhnya. (lkw/dhn)