Bila Jadi UU, Gugatan Perppu Ormas di MK Gugur

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengikuti keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Perppu 2/2017 tentang Ormas. Nantinya, jika Perppu Ormas berubah jadi UU, gugatan perppu tersebut di MK akan gugur.

"Beberapa kali MK menguji perppu memang ada pilihan-pilihan kemungkinan. Kalau ternyata DPR lebih dulu memberikan persetujuan atau penolakan, berarti kasus di MK akan mengikuti," ujar juru bicara MK Fajar Laksono saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pukul 13.05 WIB, Selasa (24/10/2017).

Jika DPR memberikan persetujuan pengangkatan Perppu Ormas menjadi UU, akan ada penetapannya. Karena penetapan itulah MK menilai Perppu Ormas nantinya dianggap tidak ada.

"Misalnya dalam konteks ini perppu disetujui oleh DPR, disetujui itu kan berarti nanti akan terbit undang-undang tentang penetapan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Dengan ditetapkannya undang-undang itu, maka Perppu Ormas sudah 'almarhum', sudah tidak ada," papar Fajar.

Baca juga: Gerindra, PAN dan PKS Tetap Solid Tolak Perppu Ormas di Paripurna

Baca juga: Resmi, Demokrat-PKB-PPP Terima Perppu Ormas dengan Catatan

[Gambas:Video 20detik]

Tidak adanya Perppu Ormas nanti membuat gugatan yang masuk ke MK kehilangan objek. Nantinya gugatan akan diputus NO (niet ontvankelijke verklaard), yang berarti tidak dapat diterima karena objek tidak ada.

"Nah ketika itu sudah dinyatakan dalam undang-undang, maka secara praktis perkara di MK itu menjadi kehilangan objek. Kalau kehilangan objek berarti NO, tidak dapat diterima karena objek sudah tidak ada," kata Fajar.

Meski begitu, MK menilai peluang menguji substansi perppu tetap ada. Asalkan dibuat perkara baru dengan bahan uji berbeda.

"Tapi ya itu tadi, peluang untuk menguji substansi perppu ini kan tidak hilang. Undang-undang tentang penetapan perppu itu kemudian bisa dimungkinkan untuk diuji kembali dengan perkara baru. Kalau dulu menguji perppu, sekarang menguji undang-undang penetapan perppu. Kira-kira begitu," ucap Fajar.

Sebelumnya, ada 7 gugatan pada Perppu 2/2017 tentang Ormas yang masuk ke MK. Gugatan itu masuk tak lama setelah Perppu Ormas diterbitkan pemerintah pada 12 Juli 2017 oleh Menko Polhukam Wiranto. (rvk/rvk)