Jokowi mengatakan Indonesia memiliki banyak sekali regulasi, mulai pusat hingga daerah. Akibatnya, regulasi itu banyak yang tumpang tindih.
"Negara ini memang kebanyakan aturan. Regulasi ada berapa coba? Baik UU, PP, perpres, keppres, permen, pergub, perwalkot, 42 ribu banyak tumpang tindih bertentangan," kata Jokowi saat menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).
Jokowi mengatakan tahun lalu pemerintah sudah menghapus 3.153 peraturan daerah. Namun banyak yang kemudian dimohonkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Di-JR MK, kalah. Kalah. Kita sudah semangat, Pak, Bu, menteri semua, saya sampaikan ini 42 ribu kalau itu dihapus kajian, 100 tahun nggak akan rampung. Lihat, hapus, lihat, hapus," kata Jokowi.
Dikatakan Jokowi, banyak menteri yang senang dengan penghapusan perda tersebut. Namun, setelah ditinjau ulang di MK, dan kalah, hal itu menjadi masalah lagi.
"Menteri sudah senang, hapus, ketemu 3.153, di MK kalah. Itu problem besar kita ada di sini. Kenapa di lapangan tak bisa diputuskan gara-gara ini salah satunya, gara-gara ini karena terlalu banyak aturan," jelas Jokowi.
Untuk itu, Jokowi menegaskan agar kepala daerah tidak membuat perda lagi. Bahkan Jokowi juga meminta kepada DPR tak perlu membuat terlalu banyak regulasi.
"Setahun satu atau dua cukup. Saya juga sudah omong ke DPR, nggak usah setahun 40 UU, 1-2 cukup asal berkualitas," katanya.
Untuk itu, Jokowi pun menegaskan, jangan sampai regulasi-regulasi yang ada dijadikan 'proyek'.
"Jangan UU dijadikan proyek. Karena ke depan bukan negara kuat mengalahkan negara kecil, nggak. Ke depan itu negara cepat akan kalahkan negara lambat," tegasnya.
"Saya masih pusing mengatasi 42 ribu aturan ini. Saya minta pakar hukum urusi 42 ribu ini. Paling tidak separuh hilang, mempercepat lari kita. Ingin lari tapi problem di sini," tambah Jokowi. (jor/bag)
