DetikNews
Senin 23 Oktober 2017, 18:13 WIB

Soal Survei Alvara, Nusron: Ancaman Ideologi Bukan Omong Kosong

Ahmad Toriq - detikNews
Soal Survei Alvara, Nusron: Ancaman Ideologi Bukan Omong Kosong Foto: Dok. BNP2TKI
Jakarta - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Partai Golkar, Nusron Wahid, menilai ancaman terhadap ideologi bangsa sudah nyata di depan mata. Nusron mendasarkan pandangannya, salah satunya, pada survei Alvara Research Centre.

Menurut Nusron, negara sudah di ambang bahaya karena mereka yang mulai terpolarisasi pandangan radikalisme dan ingin memperjuangkan digantinya Pancasila sebagai ideologi bangsa justru dari kalangan ASN dan kalangan terdidik atau profesional di kalangan BUMN.

"PNS saja sudah banyak yang terinfiltirasi dengan paham anti-Pancasila. Kalau tidak ditertibkan, bisa lumpuh dan potensi ada sabotase ini," kata Nusron kepada wartawan, Senin (23/10/2017).


Menurut Nusron, solusi untuk membentengi Pancasila adalah mendukung Perppu Ormas segera diterapkan. Saat ini Perppu Ormas sedang dibahas di DPR.

"Perkara ada kekurangan dan revisi, nanti direvisi, tapi instrumen untuk menertibkan kelompok anti-Pancasila harus ada dulu," ujar tokoh NU ini.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengungkapkan PNS dan pegawai BUMN adalah aparat negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang terdidik. Kalau aparat negara dan kelas menengahnya terkontaminasi ajaran anti-Pancasila, tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di bawah.

"Ini gawat kalau dibiarkan, ini jelas ancaman terhadap ideologi bangsa yang harus direspons serius. Jangan berdebat lagi bahwa tidak ada ancaman terhadap ideologi bangsa karena nyatanya memang sudah mengancam. Ancaman ideologi bukan omong kosong," ujarnya.

Survei dilaksanakan pada 10 September-5 Oktober 2017. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka (face to face interview). Responden pada riset ini didominasi pria ketimbang wanita, dengan perbandingan 53% dan 47%, dengan 69% responden wanita menggunakan hijab. Mayoritas responden berasal generasi milenial yang berusia 31-35 tahun (67,4%) dan telah menikah (83%) serta berlatar pendidikan sarjana/S1 (82,4%). Dari sisi ekonomi, mayoritas responden adalah profesional kalangan menengah atas dengan pengeluaran Rp 5.250.001-6.000.000 (36,9%) atau pada kategori SEC A2.


Hasil survei:

A. Persepsi terhadap Isu Sosial Keagamaan

Temuan survei menunjukkan mayoritas profesional menilai salah secara moral terhadap pergaulan bebas (96,3%), LGBT (93,6%), dan prostitusi di lokalisasi (89,4%). Selanjutnya, anggapan salah secara moral juga cukup tinggi pada clubbing (86,3%) dan nikah beda agama (81,2%). Yang menarik, anggapan tidak salah secara moral cukup tinggi pada dua isu sosial, yaitu poligami (40,2%) dan perceraian (41,5%).

Sentimen keagamaan cukup tinggi di kalangan profesional Indonesia. Hal ini tercermin dari pilihan lebih memilih membantu Palestina dibanding membantu Indonesia timur jika ada bencana yang bersamaan terjadi di Palestina dan Indonesia timur pada eskalasi dan waktu yang sama. Ada 34,4% profesional yang menyatakan lebih memilih membantu Palestina, meskipun 56,1% profesional lebih memilih membantu Indonesia timur karena merasa sesama warga negara Indonesia. Jika dibedah lebih dalam berdasarkan kategori instansi, profesional yang memilih membantu Palestina tertinggi adalah PNS (40,5%), diikuti swasta (37,3%) dan BUMN (27,1%).

B. Persepsi terhadap Relasi Agama dan Negara

Survei ini menghasilkan temuan yang menarik, terutama terkait persepsi terhadap relasi agama dan negara. Relasi agama dan negara yang diukur dalam riset ini antara lain persepsi terhadap pemimpin nonmuslim, persepsi terhadap perda syariah, ideologi negara, negara Islam, dan khilafah.

Pertama, secara umum cukup banyak profesional muda yang tidak mendukung pemimpin nonmuslim (29,7%), terutama PNS. Jika dibandingkan dengan kategori lainnya, PNS memiliki angka tidak mendukung tertinggi terhadap pemimpin nonmuslim yang dipilih secara demokratis. Profesional berikutnya yang tidak mendukung pimpinan nonmuslim adalah kategori swasta dan BUMN di angka yang sama, yaitu 25,9%, atau lebih rendah dibandingkan PNS (31,3%).

Kedua, dalam aspek penerapan perda syariah di berbagai daerah, ada perbedaan pandangan yang cukup signifikan terhadap tingkat persetujuan profesional PNS dan swasta dengan profesional BUMN. Sebanyak 27,6% profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat untuk mengakomodasi penganut agama mayoritas; PNS yang mendukung perda syariah ada sebanyak 35,3% dan swasta sebesar 36,6%. Profesional yang menyatakan tidak tepat karena membahayakan keutuhan NKRI sebesar 45,1%.

Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Mayoritas profesional 84,5% menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang tepat untuk Negara Indonesia, sedangkan 15,5% menyatakan ideologi Islam yang lebih tepat. PNS yang menyatakan ideologi Islam lebih tepat sebesar 19,4%. Persentase ini tentunya cukup besar, bahkan lebih besar dibanding kategori swasta (9,1%) dan BUMN (18,1%).

Keempat, relasi antara bentuk negara Islam dan implementasi keislaman secara kafah. Sekitar 29,6% profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kafah. Namun, jika dipersempit lagi dengan khilafah sebagai bentuk negara, mereka yang setuju dengan khilafah sebanyak 16%, dan 84% menyatakan bentuk negara yang ideal untuk Indonesia adalah NKRI.

Kelima, jihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah. Mayoritas profesional tidak setuju untuk berjihad menegakkan negara Islam/khilafah. Namun yang setuju untuk berjihad berjumlah cukup besar (19,6%). Persentase PNS yang siap berjihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah cukup besar bahkan lebih besar dibanding swasta dan BUMN. Persentase profesional kelas menengah (SEC A2, SEC B, SEC C) yang siap berjihad untuk tegaknya negara Islam/khilafah lebih besar dibanding kelas atas (A1). Survei ini juga mengulas soal persepsi responden terhadap ormas Islam. Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Front Pembela Islam (FPI) merupakan tiga ormas Islam yang paling dikenal di kalangan profesional Indonesia. Semua profesional Indonesia yang menjadi responden survei ini mengenal ketiga ormas tersebut. Ormas Islam yang populer berikutnya adalah LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dengan popularitas sebesar 63,4% dan 49,1%.

Profesional Indonesia paling dekat dengan ormas NU; 40,6% profesional Indonesia mengaku berafiliasi terhadap NU; dan 20,7% dari total responden mengaku menjadi anggota NU. Ormas Muhammadiyah berada di urutan kedua dengan jumlah responden yang berafiliasi sebesar 13,3% dan 7,8% responden mengaku sebagai anggotanya.
(tor/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed