Bawaslu: Kami Terima Aduan Parpol yang Tak Diterima KPU

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku akan menerima setiap laporan dari partai politik yang dinyatakan tak lolos sebagai peserta pemilu 2019 oleh KPU. Setiap laporan yang masuk akan diproses oleh Bawaslu.

"Prinsip kami akan menerima, laporan atau aduan dari partai yang dinyatakan tidak diterima oleh KPU," kata Ketua Bawaslu, Abhan, di Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Senin (23/10/2017).

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu, KPU: Semua Proses Pendaftaran Parpol Sama

Menurut Abhan, setiap parpol mempunyai hak untuk melapor ke Bawaslu apabila KPU diduga telah melakukan pelanggaran.

"Prinsip kami adalah ketika dipandang oleh mereka ada dugaan pelanggaran dalam proses tahapan ini, mereka punya hak untuk melaprkan ke Bawaslu," tuturnya.

Jika telah dilaporkan, Bawaslu setidaknya akan memutuskan perkara tersebut masuk ke ranah sengketa atau administratif. Keputusan akan diambil di rapat pleno.

Baca juga: Anggaran Pilkada 2018 Diprediksi Capai Rp 20 T, Ini Kata Kemendagri

"Ketika nanti ada pengaduan ke kami, ada dua mekanisme yang bisa lakukan nanti. Bisa melalui penyelesaian sengketa proses, atau mekanisme pemeriksaan pelanggaran administrasi. Tinggal kami memutuskan di forum pleno, apakah pengaduan ini susbtansinya bisa masuk sengketa, kita proses, kalau tidak ada, tentu kami penanganan administratif," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman membenarkan bahwa pendaftaran 13 parpol tidak diterima. Partai tersebut ditolak karena tidak memiliki berkas persyaratan yang lengkap.

Baca juga: MA Keluarkan 3 Peraturan Terkait Sengketa Pemilu 2019

"Pasti tidak lengkap kalau tidak lolos. Karena syaratnya sudah ditentukan," ujar Arief di kantor KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Dilansir dari sipol KPU, 13 parpol yang ditolak tersebut adalah Partai Indonesia Kerja (Pika), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, serta Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo). (knv/jbr)