Soni: Warga akan Menilai Jika DPRD Tak Gelar Paripurna Anies-Sandi

Jakarta - Kemendagri menyebut tidak ada sanksi khusus jika DPRD DKI tidak menyelenggarakan paripurna istimewa gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Tapi, masyarakat akan menilai hubungan antar lembaga di ibu kota.

"Jadi sifatnya pengarahan itu kalau terjadi difasilitasi, kalau ndak diikuti, masyarakat akan menilai sendiri, tidak ada sanksi," kata Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono di Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Senin (23/11/2017).

Menurut Sumarsono, paripurna istimewa merupakan bagian dari etika pemerintahan. Selain disambut warga, gubernur dan wakil gubernur baru harus diterima oleh DPRD.

"Etika pemerintahan sebagai pemimpin baru, gubernur dan wakil gubernur baru itu kalau datang itu harus diterima oleh rakyat juga, harus diterima secara lembaga oleh DPRD, perwakilan rakyat," tuturnya.

Pria yang akrab disapa Soni itu juga mengatakan pihaknya hanya memberi pengarahan kepada Pemprov dan DPRD DKI untuk menggelar paripurna. Dia mengibaratkan Kemendagri sebagai orang tua yang mencoba mengingatkan anaknya yaitu Pemerintah dan DPRD DKI Jakarta.

"Saya tegaskan itu bukan imbauan tapi pengarahan, sama dengan orang tua ke anak itu arahan karena konteks Kemendagri membuat SE itu sebagai pengawas dan pembina pemerintahan daerah. Sebagai pembina, terjemahannya pengarahan, karena di pusat itu ada dua, peraturan, kalau dilanggar itu kena sanksi. Yang kedua pengarahan, sama dengan orang tua ke anak, sama dengan pimred kepada wartawannya," terangnya.

(knv/idh)