Menteri LHK Anggap Penting Hasil Penelitian Guna Ambil Kebijakan

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengapresiasi kerja para peneliti di bidang lingkungan hidup. Hasil penelitian dianggap penting untuk menentukan kebijakan.

Hal ini disampaikan Siti pada peluncuran buku Di Balik Krisis Ekosistem dan buku Mata Tajam Eyes on The Forest, di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/10/17). Siti mengatakan kedua buku tersebut penting untuk kementeriannya.

"Dua buku ini yang sudah saya overview sangat penting buat kementerian," kata Siti dalam sambutannya.

Siti mengaku banyak hasil penelitian peneliti yang dipakainya untuk mengambil kebijakan. Temuan peneliti di lapangan menjadi catatan berharga untuk KLHK.

"Banyak research-researchnya yang saya pakai untuk membuat kebijakan. Temuan-temuan lapangan jadi catatan yang berharga. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak," katanya.

Siti meminta seluruh jajarannya di KLHK untuk turut membaca hasil temuan peneliti yang ada di buku tersebut. "Saya minta seluruh jajaran LHK mesti baca. Ini penting banget," tegasnya.

Sementara itu, penulis buku Di Balik Krisis Ekosistem Prof. Hariadi Kartohadiprodjo mengatakan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia sudah sangat besar. Hal ini diperparah dengan rendahnya penggunaan trans disiplin keilmuan, kontestasi kekuatan daerah dan pusat, hingga korupsi di sektor lingkungan hidup.

"Negara harus berani berinovasi dan mengambil peran lebih dalam untuk menghadapi persoalan yang sifatnya paradigmatik dan politis ini," jelas Hariadi.

Buku Mata Taham Eof merupakan bentuk refleksi yang disampaikan publik. Harapannya seluruh temuan dan laporan yang disampaikan kepada pemerintah dapat disikapi dan dilakukan perbaikan. Ada sejumlah kritik terhadap pemikiran yang menjadi dasar dalam pengelolaan huran, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

"Yang menarik dalam buku ini, memaparkan berbagai fakta tentang keuntungan luar biasa besar yang dikeruk dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam tersebut. Sehingga ongkos yang kemudian dibayarkan sebagai kompensasi atas tuntutan masyarakat korban eksploitasi itu, menjadi relatif tidak berarti. Hal ini akan mengancam keberadaan keanekaragaman hayati, sekaligus merusak alam dan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat," jelas Direktur Eksekutif KEHATI, M.S. Sembiring. (nvl/fdn)