Indeks Pembangunan Manusia Meningkat di Era Jokowi-JK

Jakarta - Masalah penghapusan ketimpangan menjadi salah satu program utama pemerintahan Jokowi-JK. Indeks pembangunan manusia (IPM) hingga 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat di kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Bina Graha, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).

Menurut Puan, terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia dari 68,9 pada 2014 menjadi 69,5 pada 2015, lalu 70,19 pada 2016, dan 70,79 pada 2017.

"Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0,19 persen, di mana angka tersebut lebih tinggi rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78 persen," kata Puan.

Baca juga: Jumlah Publikasi Internasional dan Pendaftaran HKI Naik Drastis di RI

"Atas capaian itu, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori high human development," tambahnya.

Sedangkan penurunan indeks gini tecermin pada daya beli 40 persen masyarakat terbawah. Menurutnya, pengeluaran kelompok masyarakat tersebut meningkat 17,02 persen pada 2016 menjadi 17,12 pada 2017.

Naiknya IPM dan menurunnya indeks gini berimbas berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia, yang pada 2014 tingkat kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sedangkan selama periode 2015-2017, tingkat kemiskinan menurun dari 11,22 persen pada 2015 menjadi 10,86 persen pada 2016, dan 10,64 persen pada 2017.

"Program pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar adalah melalui bantuan pangan, kesehatan, jaminan akses pendidikan, subsidi, dan program keluarga harapan. Program bansos dapat menyangga 26-30 persen pengeluaran rumah tangga masyarakat tidak mampu," jelasnya. (fiq/rvk)