Demo Gara-gara Pidato Pribumi, Massa Tuntut Anies Diproses Hukum

Jakarta - Massa yang menamakan diri Gabungan Masyarakat Jakarta menggelar demonstrasi menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Proses hukum tersebut terkait laporan dari Ketua Umum Federasi Indonesia Tirtayasa Bersatu atas dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis yang diduga dilakukan Anies.

Pantauan di lokasi, massa sudah berkumpul di Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB. Mayoritas pendemo menggunakan pakaian berwarna merah. Mereka juga membawa atribut demo bertulisan 'Kami Warga Indonesia Menolak Istilah Pribumi dan Non Pribumi'.

"Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? WNI. Jadi tidak ada lagi pribumi. Tidak ada lagi nonpribumi. Siapa kita? WNI," teriak orator dari atas mobil.

Baca juga: Tindak Lanjuti Laporan Pidato 'Pribumi', Polisi akan Panggil Ahli

Massa juga meminta agar penduduk Indonesia tidak lagi digolong-golongkan menurut ras, etnis, dan asal mereka. Serta tidak ada lagi kata 'pribumi' dan 'nonpribumi'.

"Kami akan melakukan pengawalan pada proses hukum yang lebih lanjut. Ini pelanggaran hukum. Ini dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anies Baswedan," ujar salah seorang orator.

Massa pendemo. (Marlinda/detikcom)

Aksi ini dilatarbelakangi laporan dari Tirtayasa atas penggunaan kata 'pribumi' dalam pidato Anies Baswedan. Tirtayasa kemudian melaporkan Anies ke Bareskrim Polri.

Laporan ini diterima Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/1082/X/2017/Bareskrim tertanggal 19 Oktober 2017. Anies dilaporkan dengan dugaan tindak pidana diskriminatif ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf B ke-1 dan ke-2 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. (tor/tor)