DetikNews
Senin 23 Oktober 2017, 13:41 WIB

Periksa Anggota DPRD Malang, KPK Dalami Komunikasi Uang 'Pokir'

Faiq Hidayat - detikNews
Periksa Anggota DPRD Malang, KPK Dalami Komunikasi Uang Pokir ilustrasi Gedung Baru KPK/ Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - KPK memeriksa 5 anggota DPRD Kota Malang dan 1 orang Staf Sekretaris Dewan sebagai saksi kasus suap yang menjerat mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono di Polres Malang. Saksi tersebut akan dimintai keterangan untuk tersangka Moch Arief Wicaksono.

"Hari ini, penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap 1 orang staf Sekwan dan 5 anggota DPRD Kota Malang," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (23/10/2017).

Febri mengatakan saat ini penyidik KPK masih terus mendalami dugaan penerimaan uang 'Pokir' (Pokok Pikiran) dalam pengesahan APBD-P Tahun Anggaran 2015 oleh sejumlah pihak. Komunikasi sejumlah pihak terkait perkara ini juga terus diklarifikasi oleh para saksi.

"Penyidik telah memproses pemblokiran rekening tersangka sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dalam penanganan tindak pidana korupsi ini," ujar Febri.

Lebih lanjut, Febri mengatakan saat ini KPK sudah memeriksa 35 orang saksi dalam perkara ini. Saksi tersebut di antaranya anggota DPR Kota Malang, mantan Sekda Kota Malang hingga sekretaris Dewan.

"Sejak Rabu, 18 Oktober 2017 sampai hari ini telah dijadwalkan pemeriksaan sekitar 35 saksi. 31 diantaranya adalah anggota DPRD Kota Malang dan unsur lain adalah mantan Sekda, Kepala Bidang dan staf Sekwan," ucap Febri.

Sebelumnya, KPK melakukan pemeriksaan terhadap 11 Anggota DPRD Kota Malang pada Kamis (19/10) kemarin. Fokus pemeriksaan KPK terhadap anggota legislatif tersebut untuk menelusuri bagaimana proses pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan 2015.

"Apakah ada pertemuan-pertemuan dan komunikasi untuk menyukseskan pengesahan tersebut dan dugaan permintaan uang "Pokir" (Pokok Pikiran) terkait hal itu," terang Febri kepada wartawan, Kamis (19/10).

Moch Arief Wicaksono diumumkan sebagai tersangka pembahasan APBD Perubahan dan pembangunan jalan pada Jumat (11/8). Dia disangka menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang pada 2015 terkait pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tahun Anggaran 2015.

Sementara itu, dalam kasus kedua, Arief disangka menerima Rp 250 juta dari Hendarwan Maruszaman selaku Komisaris PT EMK. Suap itu terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dengan nilai proyek Rp 98 miliar dalam APBD Pemkot Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.
(fai/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed