DetikNews
Senin 23 Oktober 2017, 12:46 WIB

Meutya Hafid: Di Situs US Border, yang Dilarang ke AS Orang Berbahaya

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Meutya Hafid: Di Situs US Border, yang Dilarang ke AS Orang Berbahaya Foto: Meutya Hafid. (Hary Lukita/detikcom).
Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memberi pandangannya terkait penolakan US Custom and Border Protection terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Meutya mengatakan jika merujuk pada situs CBP, orang-orang yang ditolak masuk AS dianggap berbahaya.

[Gambas:Video 20detik]


"Karena kalau US Border atau apa namanya itu, Custom Border Protection kalau nggak salah namanya ya, katanya ini lembaga yang melarang. Saya juga cek websitenya untuk bisa dapatkan informasi ya. Nah, Custom Border Protection ini tugasnya menjaga sebagai border dari masuknya orang-orang berbahaya dan juga memproteksi ekonomi," ujar Meutya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).


Dalam situs cbp.gov, dijelaskan mengapa lembaga ini eksis:

MISSION STATEMENT

Why CBP exists...

To safeguard America's borders thereby protecting the public from dangerous people and materials while enhancing the Nation's global economic competitiveness by enabling legitimate trade and travel.

Menurut Meutya, penolakan AS terhadap Gatot perlu disikapi serius. Penjelasan resmi dari pemerintah AS diperlukan agar masyarakat tak berspekulasi.

"Kita nggak mau ada kegaduhan lagi di dalam negeri sehingga kita betul-betul minta AS untuk jelaskanlah kenapa asal-muasal ada red flag atau pelarangan tersebut," sebut Meutya.

"Kita nggak tahu apa namanya ya, tapi intinya kalau yang dikatakan tidak boleh masuk karena ini, nah inilah yang mereka jaga. Apakah ada Panglima kita dianggap dangerous people atau membahayakan atau apa, itu kan serius dan disebutkan bahwa yang melarang adalah US Border and Protection," imbuhnya.


Indonesia sendiri telah mengirim nota diplomatik kepada AS terkait hal ini. Meutya meminta pemerintah AS serius menyikapinya.

"Kalau ada nota diplomatik dikirim, maka ada balasannya, tak hanya dari kedubes di sini. Karena itu dilayangkan ke Kemenlu AS, jadi seyogyanya ada balasannya," tegas Meutya.
(gbr/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed