Senin 23 Oktober 2017, 10:55 WIB
Polda Metro Kirim Surat ke PT Jakarta Terkait Tilang CCTV
Foto: Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra (Kanavino Ahmad Rizqo-detikcom)
Jakarta -
Setelah mendapat persetujuan secara lisan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mengirimkan surat ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Surat itu terkait penerapan penggunaan screenshot rekaman CCTV sebagai barang bukti tilang.
"Dari Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi sudah menyetujui, tetapi beliau meminta lebih bagus ada secara tertulis supaya mereka bisa membuat juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada Pengadilan Negeri untuk memedomani itu nantinya," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra di Jakarta, Senin (23/10/2017).
Rencana penggunaan screenshot CCTV sebagai barang bukti ini memang sudah dibahas dalam forum lalu lintas. Para pihak yang hadir, seperti dari Dinas Perhubungan, kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta pemerhati lalu lintas menyepakati wacana tersebut.
"Ini sudah kita lakukan, tahapannya surat dulu, kita kirim surat dulu. Sosialisasi sudah kita lakukan mulai sekarang ini," imbuh Halim.
Selain itu, pihak Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan juga akan berkoordinasi lebih lanjut terkait masalah teknis. Polisi masih akan memastikan terlebih dahulu ke pihak Dishub berapa jumlah CCTV yang bisa digunakan sebagai alat bukti elektronik tersebut.
"Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya saya sudah sampaikan ke Dishub, dia (Dishub) masih dalam proses membenahi. Karena saat ini kamera yang dia punya itu kalau kena cahaya, dia blur nomor polisinya sehingga harus dibenahi," lanjutnya.
(mei/idh)
"Dari Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi sudah menyetujui, tetapi beliau meminta lebih bagus ada secara tertulis supaya mereka bisa membuat juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada Pengadilan Negeri untuk memedomani itu nantinya," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra di Jakarta, Senin (23/10/2017).
Rencana penggunaan screenshot CCTV sebagai barang bukti ini memang sudah dibahas dalam forum lalu lintas. Para pihak yang hadir, seperti dari Dinas Perhubungan, kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta pemerhati lalu lintas menyepakati wacana tersebut.
"Ini sudah kita lakukan, tahapannya surat dulu, kita kirim surat dulu. Sosialisasi sudah kita lakukan mulai sekarang ini," imbuh Halim.
Selain itu, pihak Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan juga akan berkoordinasi lebih lanjut terkait masalah teknis. Polisi masih akan memastikan terlebih dahulu ke pihak Dishub berapa jumlah CCTV yang bisa digunakan sebagai alat bukti elektronik tersebut.
"Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya saya sudah sampaikan ke Dishub, dia (Dishub) masih dalam proses membenahi. Karena saat ini kamera yang dia punya itu kalau kena cahaya, dia blur nomor polisinya sehingga harus dibenahi," lanjutnya.
(mei/idh)
