Jaksa Tolak Wewenang Penuntutan Densus Tipikor, Ini Kata Kompolnas

Azzahra Nabilla - detikNews
Senin, 23 Okt 2017 10:05 WIB
Persatuan Jaksa Indonesia jumpa pers menolak kehadiran Densus Tipikor Polri (zahra/detikcom)
Jakarta - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menolak Densus Tipikor Polri memiliki kewenangan penuntutan. Kompolnas berpandangan Polri-Kejaksaan harus bekerja dengan sinergi dalam menyidik dan menuntut kasus korupsi.

"Sistemnya dengan jaksa harapannya adalah quasi-one roof artinya secara fisik dapat bergabung dalam 1 kantor tapi kewenangan tetap berada pada UU masing-masing. Contoh seperti di Perancis. Tujuannya adalah koordinasi lebih intens antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penyidik," kata nggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea H Poeloengan dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (23/10/2017).

Menurut Andrea, rujukan kewenangan model quasi-one roof system antara penyidik dan JPU bisa disesuaikan juga dengan KUHAP. Bahkan juga bisa merujuk pada UU KPK untuk koordinasi dan supervisi (lorsup).

Ia mencontohkan kantor Samsat yang mirip dengan perencanaan sistem sinergi jaksa dan Densus Tipikor. Sistem yang dipakai di Kantor Samsat menurutnya menitikberatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Model quasi-one roof system antara penyidik dan JPU, lebih mirip Kantor Samsat. Ada Polri, Dispenda dan Jasa Raharja. Pelayanannya satu atap, kewenangannya masing-masing. Titik beratnya di pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat diuntungkan," kata Andrea.

Pria yang menjadi anggota Kompolnas sejak 2016 ini berharap dengan sinerginya jaksa dan Densus Tipikor maka proses prapenuntutan dapat berkurang. Penyelamatan aset pun diharap dapat lebih optimal.

"Harapannya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan bisa bersinergi sejak awal. Komunikasi lebih lancar dan dapat mengurangi proses prapenuntutan atau bolak-balik berkas perkara. Termasuk upaya pembuktian dan asset tracing recovery atau penyelamatan aset bisa lebih optimal," cetus Andrea.

Di luar polemik di atas, Kompolnas mendukung langkah Polri ini karena dianggap penting dan strategis.

"Bahwa upaya perubahan dan modernisasi fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Polri melalui pembentukan Densus Anti Korupsi atau Densus AK ini sebuah langkah penting dan strategis. Polri juga mengajak Kejaksaan Agung RI untuk bersinergi dalam penanganan tindak pidana korupsi," tutur Andrea.

Sebelumnya, PJI menilai pembentukan Densus Tipikor Polri perlu dipikirkan lebih matang. Sebab bisa terjadi tumpang tindih kewenangan penuntutan.

"Yang jelas melanggar UU Kejaksaan. Karena penuntut umum tertinggi di tangan Jaksa Agung. Kenapa KPK bisa? Karena ada UU, amanat UU Tipikor, dibuat karena sebagai trigger mechanism. Karena penegak hukum konvensional dianggap tidak mampu dilebur di sana," kata anggota PJI Dr Reda Manthovani. (asp/asp)