Kemendagri Soroti Kerawanan yang Mungkin Terjadi di Pilkada 2018

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyoroti sejumlah risiko dan kerawanan yang mungkin terjadi di Pilkada Serentak 2018. Kerawanan itu mulai dari risiko umum hingga risiko di setiap tahapan Pilkada.

"Area risiko kita melihat ada beberapa risiko yang kita perlu antisipasi. Risiko umum, faktor gangguan alam, cuaca buruk, gunung meletus, gempa humi, dan lain-lain," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono.

Hal itu diungkapkan Sumarsono saat memberikan sambutan rapat koordinasi nasional persiapan Pilkada Serentak 2018, di Hotel Kartika Chandra, Jalam Gatot Subroto, Jaksel, Senin (23/10/2017).

Soni, sapaan karibnya, juga memaparkan sejumlah risiko di sektor keamanan, politik dan hukum. Ancaman terorisme hingga kemungkinan adanya unjuk rasa perlu diantisipasi oleh seluruh elemen.

"Faktor keamanan, terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, dan lain-lain," paparnya.

Selain itu, Soni itu juga menyampaikan kerentanan yang kerap terjadi saat pendistribusian logistik Pilkada. Keterlambatan pendistribusian logistik diharapkan tak terjadi di Pilkada Serentak.

"Dalam distrisbusi Pilkada, terkait keterlembatan logistik Pilkada tiba di tempat, adanya upaya pencurian atau sabotase logistik," tuturnya.

Namun Soni berharap Pilkada 2018 mendatang tetap berlangsung dengan damai dan aman. Apa yang disampaikannya hanya sebagai bentuk antisipasi menyambut pesta demokrasi tersebut.

"Semua mudah-mudahan terjadi semua akan berjalan aman dan lancar namun tidak ada salahnya kita dari sisi kemananan mengantisipasi," ujarnya.

(knv/ams)