Kemendagri: Bakal Ada Pilkada-Pilpres, Data Penduduk Harus Selesai

Jakarta - Kemendagri mengatakan stan seperti di Nusantara Expo, TMII, Jakarta Timur dibuka untuk mempercepat pengadaan e-KTP. Kemendagri menargetkan pencapaian e-KTP secara nasional terpenuhi.

"Kami merencanakan saat ini perekaman dan pencetakan e-KTP segera diselesaikan, makanya kami turun. Secara nasional kita sudah 96% cakupannya," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di ballroom Nusantara Expo, TMII, Jakarta Timur, Minggu (22/10/2017).

Untuk mencapai target tersebut, Zudan mengatakan akan mensupervisi beberapa aspek. Terutama dari aspek prinsip pemerintahan.

"Yang kami supervisi pertama prinsip pemerintahan. Itu ada tiga, plan, do, and check. Rencanakan, kerjakan, dan awasi," tutur Zudan.

Ia juga menyebut target kinerja Ditdukcapil di bawahnya perlu disupervisi. Zudan menuturkan, jelang tahun politik data kependudukan sudah harus terselesaikan.

"Kemudian yang kami supervisi adalah target-target kinerjanya. Daerah sudah dapat berapa persen? Karena besok (2018) mau Pilkada, 2019 Pileg dan Pilpres, data kependudukan sudah harus selesai," ujarnya.

Zudah mengatakan pihaknya selalu mensupervisi SOP. Ia menuturkan, saat ini sedang mendorong pelayanan pengurusan data kependudukan di daerah yang berpenduduk di bawah 500 ribu agar selesai dalam hitungan jam.

"Kita supervisi terus, SOP maksimalnya 14 hari. Ini daerah sudah banyak yang membuat jadi hanya 5 hari, ada yang jadi 2 hari, 3 hari. Kami sekarang sedang mendorong di daerah-daerah yang penduduknya di bawah 500 ribu itu layanannya bisa jam-jaman. Hanya 30 menit atau satu jam untul akte kelahiran, kematian, surat pindah seperti itu," tutur Zudan.

(yas/idh)