Gerindra Nilai Perppu Ormas Jadi Catatan Merah 3 Tahun Jokowi-JK

Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas menjadi catatan merah bagi pemerintahan Jokowi-JK yang menginjak usia 3 tahun. Perppu Ormas dinilai telah memberangus demokrasi dan hak asasi manusia.

"Jadi yang pertama, catatan tiga tahun Jokowi, yang pertama infrastruktur baik. Tapi soal masalah hukum masih merah ya. Terkait demokrasi juga masih merah, dan masalah ekonomi juga masih merah," kata Riza di Jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2017).

Riza memandang Perppu Ormas itu akan menimbulkan masalah baru. Sebab peraturan itu merupakan peraturan yang sangat substansial.

"Terkait dengan diputuskannya Perppu Ormas yang kemungkinan besar dimenangkan pemerintah. Untuk Perppu Ormas saya kira akan menimbulkan masalah baru karena masalah Perppu Ormas merupakan masalah substansi. Menurut kami ini sangat menberangus hukum, demokrasi dan hak asasi," terangnya.

Riza berharap pemerintah bisa merangkul seluruh elemen bangsa di sisa masa jabatannya. Setiap masyarakat, kata Riza, harus dilakukan pendekatan secara persuasif.

"Harusnya pemerintah dalam dua tahun ini membangun dengan cara bijak, cara persuasif, mengajak seluruh elemen bangsa dan ormas yang punya massa jutaan, bersinergi dengan pemerintah dalam rangka pembangunan. Bukan justru mengambil jarak apalagi mau bubarkan yang ditindaklanjuti dengan penangkapan dan hukuman 20 tahun bahkan seumur hidup, saya kira itu catatan kami yang penting," tuturnya.

Riza lantas berbicara soal elektabilitas Jokowi yang berada di bawah 50 persen. Menurutnya, angka itu sangat rawan bagi incumbent dan rentan disalip oleh para pesaingnya.

"Saya meyakini bahwa dengan elektabilitas pak Jokowi yang di bawah 50% sebagai incumbent, itu angka yang rawan. Bahkan saya menyebutnya sebagai angka merah. Karena waktu dua tahun, tidak cukup bagi incumbent dengan berbagai masalah berat, terkait ekonomi, politik, hukum dan demokrasi untuk memperbaiki," ucap Riza. (knv/ams)