Mendagri Tegaskan DPRD DKI Harus Adakan Paripurna Anies-Sandi

Jakarta - Polemik rapat paripurna istimewa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno rupanya sampai ke telinga Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan paripurna istimewa semestinya digelar. Karena itu, salah satu agenda wajib gubernur dan wagub baru adalah menyampaikan pidato politik di hadapan para wakil rakyat.

[Gambas:Video 20detik]

"Harusnya wajib. Apa pun DPRD itu perwakilan masyarakat. Tidak ada alasan DPRD tidak diadakan paripurna. Apa pun pidato politik awal seorang calon kepala daerah wajib di DPRD," jelasnya kepada wartawan di Gedung Joang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/17).

Menurut Tjahjo, apalagi ada beberapa perubahan APBD yang disesuaikan dengan janji politik Anies-Sandi.

"Ada beberapa perubahan APBD yang disesuaikan dengan janji Pak Anies-Pak Sandi harus masuk di APBD," ujar Tjahjo.

Baca juga: Tunggu Jadwal Paripurna Istimewa, Sandiaga: Semoga Minggu Depan

Seharusnya DPRD DKI tidak gegabah mengambil keputusan tersebut. Bahkan Tjahjo menginstruksikan langsung agar terselenggaranya paripurna istimewa Anies-Sandi.

"Nggak bisa menurut saya. Saya sudah buat instruksi harus ada. Siapa pun gubernurnya. Dari partai mana jangan dilihat. Dia adalah sah terpilih. Harus diberi kesempatan menyampaikan skala prioritas program sisa waktu dua bulan ini," ungkap Tjahjo.

Baca juga: Jika Diundang Rapat Paripurna, Anies Hanya akan Bicara Visi-Misi

Disayangkan jika rapat tersebut tidak dilakukan. Apalagi Tjahjo mengatakan anggarannya masih menggunakan anggaran zaman kepemimpinan Ahok-Djarot.

"Ini harus disesuaikan dengan apa yang menjadi program Pak Anies dan Pak Sandi, " kata Tjahjo.

Namun Tjahjo mengakui tidak ada sanksi yang mengikat jika tidak diselenggarakan.

"Itu sanksinya memang tidak ada," tuturnya.

Tapi Kemendagri terus mendorong agar paripurna istimewa Anies-Sandi bisa berlangsung.

"Akan terus kami dorong. Sudah disampaikan ke Ketua DPRD DKI sudah, sekdanya sudah," tutur Tjahjo. (rvk/rvk)