Sabtu 21 Oktober 2017, 14:21 WIB
ICW Pertanyakan Anggaran Densus Tipikor Senilai Rp 2,6 Triliun
Aktivis ICW, Emerson Yuntho (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Dana Densus Tipikor besutan Polri mencapai Rp 2,6 T. Jumlah itu dinilai fantastis karena melebihi anggaran yang diberikan kepada KPK. Besarnya dana itu menimbulkan pertanyaan bagi Koordinator Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.
"Itu jadi pertanyaan, ini bisa 2 sampai 3 kali (lebih besar) dari anggaran KPK. KPK saja menyapu semua. Pencegahan, penindakan, monitoring, kordinasi supervisi, biaya tidak besar seperti yang digagas kepolisian," jelas Emerson kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2017).
Menurut Emerson, jika jumlah tersebut dinilai relevan, seharusnya Polri memaparkannya kepada publik agar bisa dipercaya.
"Apa reason begitu besar. Biar publik percaya kebutuhan memang riil segitu. Tidak mengada-ada," kata Emerson.
ICW menyarankan untuk mengkaji ulang pembentukan Densus Tipikor. Sebab, sepanjang tujuannya jelas dan fokus untuk mengungkap kasus korupsi di internal kepolisian, ICW tentu mendukung.
"Kalau fungsinya duplikasi dari KPK, harus dikaji kembali," ujar Emerson.
Menurut Emerson, anggaran sebesar itu relatif. Tapi harus ada kejelasan mengenai penggunaannya.
"Tapi memang pernyataannya jelas apa nggak. Apa anggaran penyidik saja, operasional, apa lain-lain," terangnya.
Rencananya, Polri juga akan melibatkan lebih dari 3.000 personel dalam Densus Tipikor.
"Sebanyak 3.000 orang itu juga jadi pertanyaan. Apakah betul kebutuhannya segitu atau bisa jauh lebih kecil dari yang itu. Karena konsepsinya masih abu-abu ya ini memunculkan pertanyaan bagi publik," terang Emerson.
(rvk/rvk)
"Itu jadi pertanyaan, ini bisa 2 sampai 3 kali (lebih besar) dari anggaran KPK. KPK saja menyapu semua. Pencegahan, penindakan, monitoring, kordinasi supervisi, biaya tidak besar seperti yang digagas kepolisian," jelas Emerson kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2017).
Menurut Emerson, jika jumlah tersebut dinilai relevan, seharusnya Polri memaparkannya kepada publik agar bisa dipercaya.
ICW menyarankan untuk mengkaji ulang pembentukan Densus Tipikor. Sebab, sepanjang tujuannya jelas dan fokus untuk mengungkap kasus korupsi di internal kepolisian, ICW tentu mendukung.
"Kalau fungsinya duplikasi dari KPK, harus dikaji kembali," ujar Emerson.
Menurut Emerson, anggaran sebesar itu relatif. Tapi harus ada kejelasan mengenai penggunaannya.
"Tapi memang pernyataannya jelas apa nggak. Apa anggaran penyidik saja, operasional, apa lain-lain," terangnya.
Rencananya, Polri juga akan melibatkan lebih dari 3.000 personel dalam Densus Tipikor.
"Sebanyak 3.000 orang itu juga jadi pertanyaan. Apakah betul kebutuhannya segitu atau bisa jauh lebih kecil dari yang itu. Karena konsepsinya masih abu-abu ya ini memunculkan pertanyaan bagi publik," terang Emerson.
(rvk/rvk)
