Sabtu 21 Oktober 2017, 12:30 WIB
JK Tolak Densus Tipikor, Nasir Djamil: Itu Hak Beliau
Nasir Djamil (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diinisiasi Kapolri Tito Karnavian. Penolakan itu dianggap terlalu subjektif oleh anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil.
"Itu kan subjektif sekali. Kita bicara nasional," ujar Nasir kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/17).
Namun, menurut Nasir, siapa saja boleh berpendapat. Termasuk Wapres JK.
"Nggak apa-apa, setiap orang punya pendapat. Tidak masalah. Wapres kalau punya pendapat seperti itu, itu hak beliau dan sah-saja," kata Nasir.
Tapi Nasir mempertanyakan landasan pernyataan JK. Terutama pengetahuan mengenai keadaan di lapangan. Antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan.
"Tapi pertanyaannya, apakah beliau tahu selama ini, bagaimana koordinasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan? Tahu nggak ada kendala di lapangan seperti apa? Bukan hanya kecurigaan semata-mata atau karena tidak percaya semata-mata," jelas Nasir.
Menurut Nasir, perlu dipahami keadaan yang terjadi di lapangan. Jadi diharapkan Presiden maupun Wapres, ketika menanggapi rencana dibentuknya Densus Tipikor, memiliki data yang kuat di lapangan.
"Bukan karena ketidakpercayaan saja. Atau punya pengalaman buruk dengan salah satu institusi penegak hukum kemudian mengatakan tidak perlu dilakukan oleh mereka," kata Nasir.
(jor/jor)
"Itu kan subjektif sekali. Kita bicara nasional," ujar Nasir kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/17).
Namun, menurut Nasir, siapa saja boleh berpendapat. Termasuk Wapres JK.
Tapi Nasir mempertanyakan landasan pernyataan JK. Terutama pengetahuan mengenai keadaan di lapangan. Antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan.
"Tapi pertanyaannya, apakah beliau tahu selama ini, bagaimana koordinasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan? Tahu nggak ada kendala di lapangan seperti apa? Bukan hanya kecurigaan semata-mata atau karena tidak percaya semata-mata," jelas Nasir.
Menurut Nasir, perlu dipahami keadaan yang terjadi di lapangan. Jadi diharapkan Presiden maupun Wapres, ketika menanggapi rencana dibentuknya Densus Tipikor, memiliki data yang kuat di lapangan.
"Bukan karena ketidakpercayaan saja. Atau punya pengalaman buruk dengan salah satu institusi penegak hukum kemudian mengatakan tidak perlu dilakukan oleh mereka," kata Nasir.
(jor/jor)
