"Itu kan subjektif sekali. Kita bicara nasional," ujar Nasir kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/17).
Namun, menurut Nasir, siapa saja boleh berpendapat. Termasuk Wapres JK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tapi Nasir mempertanyakan landasan pernyataan JK. Terutama pengetahuan mengenai keadaan di lapangan. Antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan.
"Tapi pertanyaannya, apakah beliau tahu selama ini, bagaimana koordinasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan? Tahu nggak ada kendala di lapangan seperti apa? Bukan hanya kecurigaan semata-mata atau karena tidak percaya semata-mata," jelas Nasir.
Menurut Nasir, perlu dipahami keadaan yang terjadi di lapangan. Jadi diharapkan Presiden maupun Wapres, ketika menanggapi rencana dibentuknya Densus Tipikor, memiliki data yang kuat di lapangan.
"Bukan karena ketidakpercayaan saja. Atau punya pengalaman buruk dengan salah satu institusi penegak hukum kemudian mengatakan tidak perlu dilakukan oleh mereka," kata Nasir. (jor/jor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini