"Kita melihat bahwa ini dibutuhkan untuk memperkuat peran Polri dalam pemberantasan korupsi, ya saya kira bagus-bagus saja karena sebetulnya pemberantasan korupsi itu harusnya menjadi tugas dari banyak pihak, apalagi aparat penegak hukum seperti Polri," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Fadli menginginkan pembentukan Densus Tipikor tidak dijadikan alat politik untuk melakukan suatu tindakan penekanan. Hal itu dinilai Fadli perlu dilakukan pengawasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menyebut Densus Tipikor tak akan tumpang tindih dengan KPK. Densus Tipikor akan bergerak lebih kepada pencegahan kasus korupsi.
"KPK kan orientasinya lebih pada penindakan dan OTT, kalau bisa Densus Tipikor ini lebih kepada pencegahan. Karena dengan adanya pemberantasan korupsi seperti sekarang kalau kita lihat perception indeks korupsi kita juga tidak turun, tidak ada perbaikan yang signifikan," pungkasnya.
(yas/ams)











































