Rapat soal Perppu, Mendagri Persilakan DPR Revisi UU Ormas

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Namun Tjahjo menegaskan ideologi Pancasila wajib dicantumkan.

"Silakan (revisi). Nanti akan kita bahas bersama apa inisiatifnya DPR, apa inisiatifnya pemerintah, silakan, tapi memang dalam UU apa pun harus tegas bahwa ideologi Pancasila harus dicantumkan, itu saja," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Terkait prosedur tenggang waktu 7 hari dari peringatan ke pembubaran, Tjahjo akan melihat seperti apa nanti pembahasannya. Yang pasti, ideologi Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan NKRI sudah final dan tidak boleh diubah.

"Ya nanti kita lihat ini kan perppu ini dalam kondisi yang mendesak. Kalau dibiarkan, nanti banyak ormas yang punya gagasan, punya pemikiran, agenda untuk mengubah Pancasila," kata Tjahjo.

"Padahal Pancasila kan sudah final. Adanya NKRI, adanya Indonesia itu kan bagian daripada Pancasila, Pembukaan UUD '45, NKRI itu sudah harga mati," lanjutnya.

Baca juga: Rapat Perppu Ormas, Fraksi di DPR Siap Sampaikan Sikap

Tjahjo tidak mempermasalahkan jika yang direvisi soal pengurangan hukuman. Pemerintah masih membuka peluang untuk kompromi.

"Saya pikir nggak ada masalah (soal pengurangan hukuman). Kita masih kompromi ya, kalau memang ada aliran sesat kan kejaksaan yang memproses majelis agama yang ada juga," ucap dia.

Baca juga: Harap DPR Terima Perppu Ormas, Menkum: Lobi Sudah Dilakukan

Tjahjo lagi-lagi menegaskan tidak boleh ada ormas yang mengganti ideologi Pancasila. "Jangan ada embel-embel anti-Pancasila, mau mengganti Pancasila, itu yang justru kami sebagai bagian dari warga negara, mempercayakan ada ormas yang punya agenda lain," tuturnya. (lkw/ams)