DetikNews
Jumat 20 Oktober 2017, 13:45 WIB

Tiga Tahun Jokowi-JK

Penuntasan Kasus HAM Jalan di Tempat

Aryo Bhawono - detikNews
Penuntasan Kasus HAM Jalan di Tempat Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu di semua pemerintahan selalu menemui jalan buntu. Selama di 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla-pun, masalah ini juga masih dikesampingkan.

Janji politik untuk menerangkan sejarah kelam saat kampanye 2014 seolah menguap begitu saja hingga tahun ke tiga pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kall.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengungkap akuntabilitas pelanggaran HAM Berat masa lalu tidak menunjukkan kemajuan. Kasus Tragedi 1965, Tanjung Priok, hingga Pembunuhan Munir, tak menemukan titik terang.

"Dari 9 kasus yang mandek di Kejaksaan Agung tidak ada perkembangan. Janji Nawacita dan Rencana Pembangunan jangka Menengha Nasional (RPJMN) untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada di atas kertas," ucapnya ketika berbincang dengan detik.com, umat (20/10/2017).

Harapan penuntasan salah satu pelanggaran HAM, dia melanjutkan, sebenarnya muncul di tahun lalu saat menggelar Simposium 1965. Namun ketika simposium ini menghasilkan rekomendasi, justru Menko Polhukam yang dijabat Luhut Binsar Panjaitan diganti oleh Wiranto.

"Jokowi justru mengambil kebijakan yang kontraproduktif dengan semangat akuntabilitas pelanggaran HAM berat masa lalu dengan mengangkat Wiranto menjadi Menkopolhukam," keluhnya.

Yati menganggap Jokowi tidak berani mengambil langkah nyata yang ada di bawah otoritas dan kewenangannya. Paling tidak Jokowi dapat mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM ad hoc, tim pencarian korban penghilangan paksa, dan memastikan tindak lanjut Kejaksaan Agung atas penyelidikan Komnas HAM.

Kompromi politik dan pragmatisme politik, kata dia, membuat Jokowi terkesan takut untuk menggunakan otoritasnya memimpin dan mengarahkan secara langsung penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Komnas HAM sendiri mengaku berkali-kali menerima kembali sejumlah berkas yang diajukannya ke Kejaksaan Agung, tanpa ada catatan konkrit untuk memudahkan pelangkapan alat bukti. Hanya sedikit dialog terjadi namun kelanjutan kasus masih kelam.

"Tapi saya melihat dalam 3 tahun ada sedikit progress. Saya tidak mau bilang tidak ada sama sekali. Pada periode sebelumnya, Komnas HAM seperti cuma tuker-tukeran surat dengan Kejagung. Sekarang sudah mulai ada dialog," ucap Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga.

Hanya saja penyelesaian dari sisi korban hingga saat ini tak sedikit-pun mengalami kemajuan. Banyak korban dan keluarga menuntut penyelesaian tapi tak didengar sedikit-pun oleh pemerintah. Hanya saat Simposium 65 kemarin saja kasus ini bergulir kini tak mendapat titik terang apapun.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, memiliki tanggapan sama. Upaya pemerintah tak menunjukkan langkah konkret apapun. Kasus-kasus tersbeut mengendap dan didiamkan. Janji politik semasa kampanye telah dilupan.

"Yang terjadi adalah kemerosotan dan pembalikkan dari keadaan yang sudah baik," ujarnya.




(ayo/jat)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed