Jumat 20 Oktober 2017, 11:12 WIB
KPK Tak Hadir, Praperadilan AW-101 Ditunda 2 Pekan
Hakim tunggal Kusno yang mengadili praperadilan tersangka korupsi heli AW-101 versus KPK (Foto: Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta -
KPK tidak hadir dalam sidang perdana gugatan praperadilan tersangka proyek pengadaan helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh. Hakim pun menunda sidang.
Hakim tunggal Kusno membuka sidang pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kusno membacakan surat yang dikirim KPK yang berisi alasan ketidakhadiran dalam sidang.
Isi surat itu menyebutkan KPK meminta sidang ditunda 3 minggu. KPK beralasan tengah menyiapkan jawaban dan hal lainnya.
"Menyampaikan permintaan penundaan sidang untuk menyiapkan tanggapan jawaban kordinasi dengan ahli dan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan pembuktian dengan praperadilan a quo. Berdasarkan hal tersebut Ketua PN Jaksel atau hakim tunggal di atas dapat menunda hingga 3 minggu ke depan," kata Kusno dalam sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).
Namun pihak kuasa hukum Irfan keberatan dan meminta sidang ditunda 3 hari saja. Hakim tidak menyanggupinya karena jarak waktunya berdekatan sehingga diputuskan sidang ditunda 2 minggu.
"Saya tunda 2 minggu lagi dengan catatan termohon pada tanggal 3 November menyampaikan jawabannya setelah pemohon bacakan permohonannya," kata Kusno.
Irfan merupakan pihak swasta yang ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pembelian heli AW-101. Irfan diduga meneken kontrak dengan Augusta Westland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar.
Namun, dalam kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.
Dalam kasus ini, KPK bekerja sama dengan POM TNI. Ada tersangka lainnya yang berjumlah 5 orang ditangani POM TNI.
Tiga orang di antaranya terlebih dulu ditetapkan yakni Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; dan Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.
Menyusul kemudian Kolonel Kal FTS, berperan sebagai WLP; dan Marsda SB, sebagai asisten perencana Kepala Staf Angkatan Udara.
(yld/dhn)
Hakim tunggal Kusno membuka sidang pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kusno membacakan surat yang dikirim KPK yang berisi alasan ketidakhadiran dalam sidang.
Isi surat itu menyebutkan KPK meminta sidang ditunda 3 minggu. KPK beralasan tengah menyiapkan jawaban dan hal lainnya.
"Menyampaikan permintaan penundaan sidang untuk menyiapkan tanggapan jawaban kordinasi dengan ahli dan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan pembuktian dengan praperadilan a quo. Berdasarkan hal tersebut Ketua PN Jaksel atau hakim tunggal di atas dapat menunda hingga 3 minggu ke depan," kata Kusno dalam sidang di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).
Namun pihak kuasa hukum Irfan keberatan dan meminta sidang ditunda 3 hari saja. Hakim tidak menyanggupinya karena jarak waktunya berdekatan sehingga diputuskan sidang ditunda 2 minggu.
"Saya tunda 2 minggu lagi dengan catatan termohon pada tanggal 3 November menyampaikan jawabannya setelah pemohon bacakan permohonannya," kata Kusno.
Irfan merupakan pihak swasta yang ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pembelian heli AW-101. Irfan diduga meneken kontrak dengan Augusta Westland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar.
Namun, dalam kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.
Dalam kasus ini, KPK bekerja sama dengan POM TNI. Ada tersangka lainnya yang berjumlah 5 orang ditangani POM TNI.
Tiga orang di antaranya terlebih dulu ditetapkan yakni Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; dan Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.
Menyusul kemudian Kolonel Kal FTS, berperan sebagai WLP; dan Marsda SB, sebagai asisten perencana Kepala Staf Angkatan Udara.
(yld/dhn)
