DetikNews
Jumat 20 Oktober 2017, 09:37 WIB

PKB DKI: Paripurna Istimewa Anies-Sandi Sunnah, Kerja Saja Lah!

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
PKB DKI: Paripurna Istimewa Anies-Sandi Sunnah, Kerja Saja Lah! Foto: Ari Saputra
Jakarta - Polemik rapat paripurna istimewa untuk Gubernur DKI Jakarta dan Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terus bergulir. Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menilai paripurna itu hukumnya sunnah.

"Hukumnya paripurna sunnah. Wajibnya itu sudah pelantikan. Kalau DPRD mau melaksanakan paripurna ya dapat pahala, tidak juga nggak apa-apa, silakan," kata Wakil Sekretaris Fraksi PKB, Abdul Azis, saat dihubungi detikcom, Jumat (20/10/2017).

Menurut dia, apabila tidak dilaksanakannya paripurna istimewa maka tidak akan menggugurkan keabsahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.


"Kalau pun tidak dilaksanakan gubernur yang terpilih itu tidak gugur gitu lho. Bukan begitu tidak dilaksanakan paripurna gubernur terpilih jadi gugur. Ada atau nggak ada ya nggak mengurangi dia sebagai gubernur. Kerja saja lah," lanjut Abdul Aziz.

Abdul Azis menjelaskan rapat paripurna istimewa tidak diatur dalam Tatib DPRD. Ia kemudian meminta polemik ini diakhiri. "Ya kan di Tatib DPRD nggak ada. Kedua, memang kan pelantikan yang pentingnya. Kerja-kerja kan tetap disinergikan. Jadi kalau daripada berkutat soal paripurna apa tidak ya mending kita urus program buat rakyat," ujarnya.



Saat ditanya mengenai pentingnya DPRD untuk mendengarkan pidato politik Anies, Abdul Azis mengungkapkan hal itu bukanlah suatu hal yang mendesak. "Penting nggak penting ya gimana ya sebenarnya nggak penting juga karena kan penyampaian visi misi sudah, nanti kan dituangkan ke dalam RPJMD sudah untuk pembangunan jangka panjang. Cuma untuk mendengarkan pidato politik ya nggak urgent juga," tukasnya.

Abdul Aziz juga mengaku telah mendengarkan pidato politik Anies yang disampaikan di depan rakyat. "Kalau cuma dengerin pidato gubernur terpilih. Kemarin kita udah dengerin sebenarnya. Waktu penyampaian di depan Balai Kota. Waktu rakyat mendengar itu kan sudah. Yang penting itu sinergi antara eksekutif dan legislatif," lanjutnya.

Disinggung mengenai apakah DPRD dan Pemprov bisa sinergi jika Anies-Sandi tidak menyampaikan pidato politik dan visi misinya di depan DPRD, Abdul Azis menjawab hal itu bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan.

"Kan ada waktunya nanti. Nggak perlu buru-buru,"

Terkait Surat Edaran Dirjen Otda Kemendagri nomor SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan pada 10 Mei 2017, yang mengatur tentang pelaksanaan Paripurna Istimewa, Abdul Azis menyerahkan hal itu pada pimpinan.

"Kalau ada surat edaran yang dikeluarkan Kemendagri ya silakan diserahkan kepada pimpinan dewan. Karena mereka yang ngeluarin undangan," ujarnya.

"Kalau saran PKB dipertimbangkan sinergitas. Kepada pimpinan dewan untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya dilaksanakan paripurna istimewa ketika itu untuk kebaikan masyarakat Jakarta. Kalau untuk masyarakat Jakarta baik ya silakan dilaksanakan paripurna," lanjutnya.

[Gambas:Video 20detik]


(aan/aan)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed