"Sejak dikeluarkan Perppu kita sudah tahu petanya. Yang namanya partai pendukung pemerintah apa saja yang dibuat pemerintah, mohon maaf, sekalipun kita sudah tahu tidak sesuai hati nurani partainya dia ikut saja maunya pemerintah," ujar Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Riza juga menyinggung kembali soal presidential threshold (PT). Menurut dia jika melihat keinginan partai lainnya pasti juga mendukung presidential threshold nol persen karena bisa menyalonkan pimpinan partainya masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa itu bukan bentuk arogansi? Sama, kemudian partai-partai pendukung pemerintah menengah kecil punya kekuasaan? Nggak punya juga, nggak punya kekuatan juga untuk meyakinkan pemerintah untuk kembali ke nol persen," lanjutnya.
Menurutnya, persoalan presidential threshold itu adalah hal substantif. Hak warga negara dicalonkan agar rakyat nanti yang menentukan pilihannya.
"Itu kan substantif. Soal presidential threshold soal konstitusi, hak warga negara dicalonkan biar rakyat nanti yang menentukan siapa yang dipilih," tutupnya. (lkw/jbr)