Mendagri: Indeks Demokrasi RI Menurun karena Isu SARA

Jakarta - Pemerintah merilis data tentang pencapaian pemerintah selama 3 tahun terakhir, salah satunya di bidang politik. Berdasarkan data dari Kantor Staf Presiden, Indeks Demokrasi Indonesia menurun.

Pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (19/10/2017), terlihat adanya penurunan Indeks Demokrasi Indonesia sejak 2015. Pada 2015, indeks tersebut berada di angka 73,04 (persen) dengan target di angka 65. Pada 2016, indeks kembali menurun ke angka 72,82 dengan target 68.

Tahun ini, Indeks Demokrasi Indonesia kembali turun ke angka 70,09 dengan target di angka 70. Pemerintah menargetkan angka 72 pada 2018 dan 75 pada 2019.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal indeks demokrasi. Tolok ukurnya tidak bisa kita lihat menyeluruh. yang turun itu DKI dan Sumatera barat. Karena isu SARA dan hoax," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat pemaparan di Kantor Staf Presiden, gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menilai ada banyak aspek yang mempengaruhi turunnya Indeks Demokrasi Indonesia.

"Indikator untuk menentukan indeks demokrasi banyak ada 26. Artinya, tak hanya menyangkut kinerja pemerintah. Tapi dapat kita absorb dari elemen masyarakat yang jadi aktor," ungkap Wiranto.

Dikatakannya, aktor-aktor demokrasi juga mempengaruhi nilai indeks, seperti politisi, penyelenggara pemilu, para kontestan, dan pemilih.

"Itu semua menjadi bagian dari indikator yang begitu banyak. Nah biasanya, indikator ini muncul tatkala ada pilkada, ada pemilu. Karena ada aktivitas di situ," terangnya.

"Nah perbandingan antara pemilu ke pemilu inilah yang kita harapkan akan secara fluktuatif akan membangun skor dari indeks-indeks itu," sambungnya. (fiq/rvk)