DetikNews
Kamis 19 Oktober 2017, 17:32 WIB

Dokumen Rahasia AS Ungkap Praktik Korupsi di Awal Orde Baru 

Erwin Dariyanto - detikNews
Dokumen Rahasia AS Ungkap Praktik Korupsi di Awal Orde Baru  Foto: Erwindar
Jakarta -

Seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang juga Kepala Business International Corporation (BIC) Elliot Haynes membuat laporan harian tentang iklim investasi di awal Orde Baru atau dua tahun setelah tragedi Gerakan 30 September 1965. Sejumlah perusahan asing yang mulai melirik Indonesia kala itu antara lain, Uniroyal, Goodyear, dan Alcoa.

Banyak pengusaha Jepang, Eropa dan AS tertarik menanamkan investasi di Indonesia, tapi khawatir dengan praktik korupsi yang mulai terang-terangan. Hal itu terungkap dalam salah satu dokumen kabel diplomatik Kedutaan Besar AS yang dibuka kepada publik sejak Selasa (17/10/2017).

Pembukaan kawat-kawat diplomatik yang bersifat rahasia itu dimungkinkan berkat kerja sama tiga lembaga nonprofit di AS. Ketiganya adalah National Security Archive (NSA) dan National Declassification Center (NDC) (keduanya lembaga nirlaba) serta National Archives and Records Administration (NARA).

Ada 39 dokumen (sejak 1964 hingga 1968) dengan tebal 30 ribu halaman yang dibuka. Kisah Haynes tercatat dalam dokumen ke-39 yang mengungkap pertemuannya dengan 40 tokoh kunci di Indonesia dan pengusaha dari Eropa, AS dan Jepang, membahas peluang investasi di Indonesia. Pertemuan itu berlangsung dalam kurun waktu Juni hingga Desember 1967.

Dari 40 pertemuan itu Haynes menceritakan bahwa ada kekhawatiran dari para pengusaha asing akan maraknya praktik korupsi di Indonesia dan masuknya pengaruh tentara ke birokrasi pemerintahan.

"Haynes juga dengan jujur membahas pendapatnya tentang berbagai politisi dan fungsi rezim baru di bawah Soeharto. Topik diskusi termasuk kekhawatiran tentang korupsi dan 'militerisme yang merayap'" bunyi kabel diplomatik seperti dikutip detikcom dari nsarchive2.gwu.edu, Kamis (19/10)

Setelah bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, Haynes menyimpulkan bahwa militer sudah mulai mengambil alih pemerintahan mulai provinsi sampai tingkat bawah. Hal ini menyebabkan kontrol Angkatan Darat dalam skala yang lebih luas.

Pada 23 November 1967, Haynas berdiskusi dengan Mochtar Lubis, tokoh pers yang pernah dipenjara oleh Presiden Sukarno. Mereka berdiskusi soal konsep 'Berdikari' yang digagas Sukarno juga tentang kepemilikan saham TNI AD, AL dan AU di sejumlah bank tanpa membayar pajak.

Dari Mochtar Lubis, Haynes mendapat informasi bahwa konsep Berdikari digagas Sukarno ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Musabab negara tak punya banyak dana, tentara diminta mencari sumber dana sendiri.

"Pada gilirannya, mereka (tentara) meminta orang-orang China untuk membantu mereka mengumpulkan dana, pertama-tama melalui perdagangan, kemudian penyelundupan hingga korupsi," tulis dokumen tersebut.

Ketika itu gurita bisnis tentara, khususnya di sektor perbankan terjadi hingga tingkat batalion. Hal ini menjadi kebiasaan yang terus-menerus di kalangan militer karena mereka tak bisa hidup layak dari gaji.

Soeharto yang ketika itu menjadi Penjabat Presiden Indonesia berusaha menghentikan praktik korupsi di kalangan tentara. Namun upaya tersebut tak berhasil.

"Soeharto mencoba menghentikannya (korupsi di kalangan tentara), tapi tak membuahkan hasil apa pun," bunyi dokumen itu.

Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam menyebut bahwa informasi soal adanya praktik korupsi di awal kepemimpinan Presiden Soeharto adalah hal yang baru. "Ini informasi baru dan harus diteliti lagi," kata Asvi.




(erd/jat)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed