Kedubes AS Ungkap Peristiwa 1965, Wiranto: Perlu Disaring Datanya

Jakarta - Kedutaan Besar Amerika Serikat membuka dokumen tentang peristiwa tahun 1965 di Indonesia. Namun menurut Menko Polhukam Wiranto, data itu tak semata langsung dijadikan bukti penyidikan.

"Ada dokumen dari AS, dari mana-mana, tak semata dijadikan satu bagian proses penyidikan. Perlu kita saring, apalagi data dari luar negeri," kata Wiranto dalam pemaparannya di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Baca juga: Kedubes AS Ungkap Peristiwa 1965, Panglima TNI: Itu Biasa Saja

Di Kemenko Polhukam sendiri sebetulnya pernah ada upaya melakukan rekonsiliasi atas peristiwa itu. Tetapi kasusnya yang sudah lama terjadi membuat proses pengumpulan data menjadi sulit.

"Tapi kejadian begitu lama memunculkan banyak analisis sehingga masuk ke yudisial benar benar sulit sehingga untuk mencegah friksi maka diselesaikan non yudisial," kata dia.

Baca juga: Kedubes AS Ungkap Peristiwa 1965, Ryamizard akan Temui Menhan AS

Pemerintah akan terus berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Di sisi lain, menurut Wiranto pemerintah kesulitan menyelesaikan tuduhan pelanggaran HAM masa lalu.

"Begitu panjangnya, maka apakah itu kejaksaan, polisi, LSM sulit menemukan saksi. Masalah hukum hanya bisa adil dan efektif jika diselesaikan dengan hukum saat itu. Situasi lingkungan sudah berubah, tapi bukan berarti kita menyerah," kata dia. (bag/rvk)