DetikNews
Kamis 19 Oktober 2017, 15:18 WIB

Eks Ketua KPI: Single Mux di UU Penyiaran Tambah Beban Negara

Ibnu Hariyanto - detikNews
Eks Ketua KPI: Single Mux di UU Penyiaran Tambah Beban Negara Foto: Judhariksawan/Foto: Ibnu Hariyanto
Jakarta - Perdebatan mengenai sistem single mux dan multi mux menjadi salah satu poin krusial RUU Penyiaran. Eks Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Judhariksawan menilai sistem single mux hanya akan menambah beban negara.

"Kalau menjadi single mux akan ada beberapa persoalan yang akan dihadapi pertama bagi negara akan membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menyediakan menkondisikan single mux," kata Judhariksawan di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (19/10/2017).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hassanudin ini menyatakan sistem single mux tidak tepat untuk saat ini. Apalagi menurutnya, saat ini Indonesia memiliki hutang luar negeri yang cukup besar.

"Saat ini kita punya hutang luar negeri yang cukup besar kalau itu dari hutang luar negeri bagaimana komposisinya. apakah itu kemudian bisa dikembalikan kalau ini jadi hutang yang bisa dibayar," jelas dia.

Judhariksawan mengatakan jika pemerintah tetap menginginkan penerapan sistem single mux, maka harus dijelaskan soal dari mana anggarannya dan darimana sumber anggarannya. Sebab menurut Judhariksawan kalau tidak ada transparansi anggaran maka akan ada praduga buruk terkait rencana tersebut

"Karena tanpa ada kejelasan bisa menjadi praduga yang kurang baik menurut saya," ucap dia.

Kemudian permasalahan selanjutnya, penerapan single mux bertentangan dengan asas demokratisasi penyiaraan.

"Kemudian penyiaran ini hendak dikendalikan lagi oleh negara ini akan menjadi pertanyaan konsep demokrasi yang kita usung dan konsep demokratisasi penyiaran," tambah dia.

RUU Penyiaran ini, apabila disetujui oleh Pemerintah dan DPR, akan menggantikan Undang-undang Penyiaran No.32 Tahun 2002, dan menjadi landasan utama dari pelaksanaan migrasi sistem penyiaran televisi terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (TV FTA) analog menjadi digital.

Berdasarkan konsensus yang diterima oleh mayoritas negara-negara anggota International Telecommunication Union (ITU), batas akhir dari penggunaan frekuensi analog di Region 1 dan wilayah perbatasan antarnegara, atau yang dikenal dengan analog switch off (ASO) atau digital switch over (DSO) adalah 15 Juni 2020. Kecuali, untuk negara-negara di Region 3 (termasuk Indonesia) dimana negara-negara anggota ITU dapat menetapkan tanggal lain sesuai dengan kondisi industri penyiarannya

Proses perpindahan dari analog dan digital ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengatur kembali sistem telekomunikasi penyiaran televisi agar lebih efisien dan hemat dilihat dari sisi hardware maupun biaya operasionalnya. Ada tiga sistem tata cara perpindahan dari analog ke digital.

Pertama, single mux operator, dimana hanya ada satu operator atau penyelenggara layanan multipleksing penyiaran digital, dalam hal ini LPP RTRI. Dalam model bisnis ini, Radio Televiri Republik Indonesia (RTRI) akan menguasai dan mengelola penggunaan frekuensi dan menyediakan infrastruktur transmisi. Sedangkan kegiatan lembaga penyiaran swasta (LPS) hanyalah memproduksi konten, dan menyiarkannya melalui kanal frekuensi dan infrastruktur yang dikelola oleh RTRI melalui sistem sewa.

Kedua, multipleksing operator, dimana setiap LPS eksisting menjadi pengelola frekuensinya masing-masing dan menjalankan multipleksing untuk keperluan internal LPS sendiri.

Ketiga, model hybrid, dimana LPP dan LPS yang memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni ditunjuk menjadi operator atau penyelenggara layanan multipleksing. Masing-masing operator multipleksing mengelola frekuensi dan infrastruktur penyiaran untuk dipergunakan oleh LPP atau LPS penyelenggarara multipleksing dan LPS lainnya melalui penyewaan kanal frekuensi dan infrastruktur.
(ibh/fjp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed