DetikNews
Kamis 19 Oktober 2017, 13:40 WIB

Dokumen 13 Parpol Tak Lengkap, KPU: Penyebabnya Berbeda-beda

dwi andayani - detikNews
Dokumen 13 Parpol Tak Lengkap, KPU: Penyebabnya Berbeda-beda Komisioner KPU Evi Novida Ginting (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Dokumen 13 partai politik (parpol) dinyatakan tidak lengkap. Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan ada beberapa hal yang membuat data parpol dinyatakan tidak lengkap.

"Ya rata-rata varian (penyebabnya), berbeda-beda. Tetapi yang paling ini kan kita lihat kepengurusan ini yang paling penting harus ada semua," kata Evi di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (19/10/2017).

Evi mengatakan kelengkapan persyaratan harus sesuai dengan yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satunya jumlah minimal kepengurusan di provinsi 100 persen.

"Tentu sesuai dengan persyaratan yang diatur UU Pasal 173 ayat 2, di sini kan ada SK kepengurusannya yang dikeluarkan oleh Menkum HAM. Kemudian kepengurusan provinsi di 100 persen di semua provinsi," ujar Evi.

Syarat lain adalah minimal 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten dan 50 persen di tingkat kecamatan. Serta menyerahkan dokumen tambahan, seperti nomor rekening dan alamat kantor tetap.

"Sebanyak 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten kota, 50 persen di tingkat kecamatan. Kemudian keterwakilan perempuan 30 persen yang wajib di pusat, memperhatikan di provinsi dan kabupaten/kota," tutur Evi.

"Menyerahkan nomor rekening kemudian juga domisili kantor tetap. Nah ini merupakan persyaratan-persyaratan yang diwajibkan dalam UU. Kemudian partai politik itu kan harus bawa dokumen-dokumen tersebut pada kita, dan menginputnya dalam sipol," sambungnya.

Evi mengatakan semua persyaratan harus dibawa secara lengkap. Ke-13 partai yang dokumennya dinyatakan tidak lengkap tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam proses penelitian administrasi.

"Jadi semuanya ini harus dipenuhi lengkap. Nah karena tidak lengkap, maka mereka tidak bisa lanjut ke penelitian administrasi," ucap Evi.

Dilansir dari sipol KPU, 13 parpol yang ditolak tersebut adalah Partai Indonesia Kerja (Pika), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, serta Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Sementara itu, 14 parpol yang dokumennya sudah diterima KPU adalah Partai Perindo, PSI, PDI Perjuangan, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Berkarya, Demokrat, PKB, dan Garuda.
(yas/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed