DetikNews
Kamis 19 Oktober 2017, 12:32 WIB

Pimpinan MPR Sebut Masyarakat RI Terjebak Urus Masalah Njlimet

Niken Widya Yunita - detikNews
Pimpinan MPR Sebut Masyarakat RI Terjebak Urus Masalah Njlimet Foto: Pimpinan MPR Sebut Masyarakat RI Terjebak Urus Masalah Njlimet
Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengutip pidato Bung Karno bahwa untuk merdeka tak perlu mengurus masalah-masalah yang njlimet. Konteks ucapan Mahyudin terkait pendidikan di Indonesia.

Mahyudin memaparkan hasil survei dari Bank Dunia bahwa dalam segi pendidikan Indonesia tertinggal 75 tahun dengan negara lain. Jadi Indonesia perlu waktu 75 tahun untuk mengejar dan mensejajarkan diri dengan negara lain.

Melihat kondisi demikian, menurut Mahyudin, masyarakat malah membicarakan masalah-masalah yang tidak substantif.

"Kita masih memperbincangkan mengenai sekolah 5 hari atau 6 hari. Harusnya kita membicarakan mengenai fasilitas pendidikan anak bangsa," ujar Mahyudin dalam keterangan tertulis dari MPR, Kamis (19/10/2017).

Mahyudin mengatakan itu saat memberi sambutan di depan ratusan mahasiswa dan kader Partai Golkar pada Seminar Nasional Fraksi Partai Golkar MPR dengan tema 'Revitalisasi Ideologi Pancasila Sebagai Landasan Perjuangan Partai Golkar' hari ini.

Mahyudin mengakui, kondisi Indonesia saat ini lebih baik. Namun di beberapa daerah masih ada anak-anak sekolah yang tidak memakai sepatu, masih ada daerah yang belum ada listrik, dan ada pula daerah yang belum mendapat pelayanan kesehatan yang memadai.

"Ini tantangan kebangsaan kita," kata politisi Golkar itu.

Menurut Mahyudin, para pendiri bangsa membentuk bangsa dan negara ini untuk semua. Pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar demokrasi.

Namun dia mengkritik sistem pemilihan langsung. Menurutnya pemilihan langsung tidak cocok dengan Pancasila. Dengan Pancasila mendorong masyrakat untuk bermusyawarah dan bermufakat.

"Dengan pemilihan langsung ada kelompok masyarakat yang tak terwakili," Mahyudin memberi alasan.

Tak hanya soal pemilu yang disorot Mahyudin, dalam soal ekonomi pun dikritisi. "Sistem ekonomi kita sudah mengarah ke liberal," ungkapnya.

Ditegaskan bahwa sistem ekonomi kita berlandaskan Pancasila. "Golkar sudah merancang negara kita dalam usianya yang ke-100 pada 2045 mendatang menjadi negara kesejahteraan," kata Mahyudin.

Untuk itu dirinya mengharap seminar itu bisa melahirkan ide yang bisa dilaksanakan. "Serta menjadikan Pancasila menjadi perilaku sehari-hari. Kita menaruh harapan pada Golkar untuk memperjuangkan Pancasila sebagai perilaku masyarakat Indonesia," ucap Mahyudin.


(nwy/ega)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed