DetikNews
Kamis 19 Oktober 2017, 09:45 WIB

ICW Ragukan Integritas Densus Antikorupsi

Aryo Bhawono - detikNews
ICW Ragukan Integritas Densus Antikorupsi Foto: Zaki Alfarabi
Jakarta -

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Aradilla Caesar, mengungkap DPR selalu mencari kesempatan untuk melemahkan KPK. Kini setelah kehilangan cara karena gagal melemahkan KPK melalui hak angket mereka merangkul lembaga penegak hukum lain, kepolisian dan kejaksaan untuk membuat pemberantas korupsi tandingan.

"Sudah banyak upaya melemahkan KPK. Ada banyak hal yang melatarbelakangi hal tersebut. Ada anggota DPR yang tertangkap, terakhir adalah proyek kasus e-KTP," ucap Aradilla ketika berbincang dengan detikcom, Rabu (18/10/2017).

Dendam mereka kepada lembaga rasuah itu sangat besar sebab KPK banyak mengungkap kasus korupsi dan suap yang melibatkan anggota DPR. Terakhir kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP turut menyeret Ketua DPR Setya Novanto meski kemudian status tersangkanya dimentahkan pengadilan.

Aradilla memperkirakan jika densus anti korupsi terbentuk, lembaga itu tak bakal memiliki taring kuat untuk memberantas korupsi. Walau kepolisian memiliki sumber daya manusia yang cukup berlebih tapi integritas masih menjadi kendala bagi lembaga itu.

"Tidak mudah membangun integritas itu. Bukan soal anggaran melulu, tetapi juga tabiat," ucap dia.

Data pemberitaan detikcom sendiri menyebutkan upaya pelemahan KPK dilakukan di hampir semua periode DPR dengan memanfaatkan kewenangannya. Tudingan KPK sebagai lembaga superbody dilontarkan oleh pimpinan DPR dan bergulir menjadi revisi UU KPK. Kewenangan penyadapan selalu dipersoalkan, pembentukan lembaga pengawas, hingga memprioritaskan tugas KPK pada pencegahan saja. Selain itu, DPR juga berupaya melemahkan KPK melalui revisi UU KUHP dan KUHAP.

Aradilla Cesar mengungkap dukungan publik selalu berada di pihak KPK sehingga DPR selalu mendapat tekanan. Lembaganya pernah bekerjasama dengan Lembaga survei Polling Center untuk memonitor kepercayaan publik pada Juli 2017 lalu.

Survei skala nasional ini mendudukkan KPK sebagai lembaga terpercaya dengan poin 85 persen, sedangkan Polisi hanya meraih poin 57 persen dan DPR 51 persen saja.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo membantah jika DPR hanya mendorong pembentukan densus anti korupsi untuk membuat tandingan belaka. Justru menurut catatannya selama KPK berdiri belasan tahun, korupsi masih terus marak.

"Segenap jajaran pimpinan Polri harus memastikan dan menjamin bahwa Densus Tipikor bukan hanya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melainkan juga jujur dan bersih serta taat azas," tegas dia.




(ayo/jat)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed