Taufik mengatakan Paripurna Istimewa itu perlu dilakukan agar ada pengakuan dari rakyat. Sebab, DPRD merupakan representasi dari rakyat.
"Pak Gubernur kan ingin menyampaikan sesuatu visi dan misi kepada rakyat Jakarta dan ini juga sebagai bentuk pengakuan terhadap Mas Anies dan Bang Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur pilihan rakyat Jakarta. Kan DPRD represtasinya rakyat," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Rabu (18/10/2017).
Taufik mengatakan Prasetyo tidak perlu menahan-nahan untuk tak melakukan Paripurna Istimewa tersebut. Terlebih sudah ada Surat Edaran Dirjen Otda Kemendagri nomor SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan pada 10 Mei 2017, yang mengatur tentang pelaksanaan Paripurna Istimewa.
"Saya kira Pak Ketua belum baca ada edaran 162 yang dikeluarkan pada 10 Mei 2017 oleh Kemendagri. Dan itu jelas mengisyaratkan dilakukan Paripurna Istimewa," katanya.
Taufik mengaku sudah berkomunikasi dengan Prasetyo terkait permintaan untuk diadakannya Paripurna Istimewa tersebut. "Tapi Pak Ketua belum bisa menjanjikan kapan waktunya," kata Taufik.
Sementara itu, untuk diketahui saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat dilantik sebagai Gubernur DKI, tidak ada diadakannya Paripurna Istimewa. Taufik mengatakan hal itu wajar, sebab kedua orang tersebut melanjutkan visi dan misi Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI yang mereka gantikan.
"Kalau kemarin Pak Ahok dan Pak Djarot kan karena melanjutkan visi dan misi Pak Jokowi. Jadi kalau untuk Pak Anies ini perlu. Kita harus taat institusi," kata politisi Gerindra ini. (jor/aan)
