DetikNews
Kamis 19 Oktober 2017, 07:10 WIB

Polemik 'Drama Queen' dan Janji Anies-Sandi Setop Reklamasi

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Polemik Drama Queen dan Janji Anies-Sandi Setop Reklamasi Sandiaga Uno (Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta - Pencabutan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menimbulkan polemik. Adu pendapat pun terjadi antara Luhut dan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga bahkan menanggapi pernyataan Luhut bak 'Drama Queen'.


Silang pendapat ini bermula saat Luhut mengungkap adanya pertemuan dengan Sandiaga untuk membahas persoalan reklamasi. Setelah itu, keduanya sepakat untuk mengagendakan pertemuan lanjutan. Namun pertemuan itu tak jadi digelar sebab dibatalkan oleh Sandiaga.

"Beliau janji mau kita briefing. Beliau janji dua kali, tapi dua kali juga dibatalin. Ya mau gimana? Saya kan bagaimana pun lebih tua dari dia. Sederhananya begitu," ujar Luhut, tanpa menjelaskan detail waktu janji pertemuan itu," kata Luhut kepada wartawan di kantornya di gedung BPPT, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).


Sandiaga pun angkat bicara soal pertemuan tersebut. Dia mengaku hanya menegaskan soal keterbukaan terkait proyek reklamasi.

"Sudah kita jelaskan, kami ada silaturahmi. Ada pembicaraan yang pertama kali kami dengar mengenai updating terakhir tapi yang kami ingin tekankan bahwa ini proses harus semua terbuka," kata Sandiaga kepada wartawan setelah mengunjungi SDN 07 Pagi Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2017).


Dalam pertemuan itu, Sandiaga juga sempat menanyakan mengenai lapangan kerja yang akan dihasilkan dari proyek reklamasi. Kajian mengenai hal itu disebut belum jelas.

"Saya tanya satu hal saja belum ada jawaban yang pasti, lapangan kerja berapa yang diciptakan di sana. Lapangan kerja model apa yang diciptakan, kajiannya belum ada," tuturnya.

"Ya kayak drama queen ya. Ini teman sabar, tunggu pemda baru dilantik. Kita tahu tuntutan masyarakat, kita tahu tugas kita adalah hentikan reklamasi. Kita cari sebuah prosesi yang betul-betul sudah ditunggu oleh masyarakat. Jadi sabar teman-teman kita kaji dengan baik tidak tergesa-gesa. Kita pastikan bahwa semua untuk kemajuan bangsa," sambungnya.

Sandiaga menyebut pertemuan itu muncul atas usulan dari Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sandiaga lah yang meminta waktu kepada Luhut untuk membahas proyek reklamasi.

"Jadi begini, pertama saya yang meminta bertemu atas usulan Pak Prabowo. Saya klarifikasi, saya yang justru meminta waktu Pak Luhut. Pak Prabowo menganjurkan saya waktu itu sebelum dilantik untuk menemui Pak Luhut," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).


Pertemuan itu, kata Sandiaga, sebenarnya dilakukan bukan hanya sekali. Pertemuan pertama dilakukan Sandiaga dengan Luhut, sedangkan pertemuan kedua diwakili tim masing-masing.

"Saya sudah bertemu beliau dan untuk pembahasan teknisnya dilakukan oleh tim beliau. Saya sudah menunjuk juga perwakilan saya. Jadi tidak pernah ada undangan kepada saya, terus dua kali tidak hadir. Jadi saya klarifikasi, ada pertemuan lanjutan betul, dan itu ditangani oleh tim. Saya sudah di-updating juga," papar Sandiaga.


Sementara itu, Luhut menanggapi santai pernyataan Sandiaga soal 'Drama Queen'. Luhut juga tak merasa tersinggung dengan komentar dari wakil gubernur DKI Jakarta itu.

"Ya kalian (wartawan) itu yang nanya-nanya, ya jadi drama queen," tanggap Luhut di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017).

"Kenapa mesti tersinggung? Semua kalau diniati baik, nggak perlu ada yang tersinggung," sambung Luhut.


Luhut menegaskan pemerintah pusat dengan pemprov DKI tak berseberangan. Dia juga mempersilakan kepada siapapun yang ingin mengetahui terkait pencabutan moratorium reklamasi ini untuk bertemu secara langsung.

"Nggak ada bertolak belakang (antara pusat dan DKI). Kapan saja mereka mau bertemu, saya persilakan," tegasnya.


Lebih jauh, Luhut menjawab pernyataan Sandiaga soal nasib nelayan yang terdampak proyek reklamasi. Dia memastikan nelayan tak akan dirugikan dengan adanya reklamasi tersebut.

"Kita hitung dengan baik. Kalau masalah nelayan betul kita perhatikan, jangan sampai nelayan dirugikan. Itu dijamin pasti baik," ujar Luhut kepada wartawan di kantor Staf Presiden, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).
(knv/jor)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed