Djarot Tak Gunakan Sepenuhnya Dana Operasional Wakil Gubernur

Jakarta - Semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mendapat dua jatah biaya penunjang operasional (BPO), yaitu jatah dana operasional gubernur dan jatah dana operasional wakil gubernur. Namun dana operasional untuk wagub yang didapatnya tidak digunakan sepenuhnya.

"Pak Gubernur menggunakan dana operasional gubernur dan menggunakan dana operasional yang wagub. Yang jatah Pak Wagub. Jadi itu kebijakan Pak Gubernur. Tapi dana operasional wagub beliau tidak gunakan sepenuhnya," kata Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Mawardi saat ditemui detikcom, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).

Baca juga: Djarot Absen di Balai Kota, Ini Kata Sumarsono

Padahal, kata Mawardi, Djarot diperbolehkan menggunakan dana operasional wagub. Namun harus sesuai dengan peruntukan dan kepentingannya.

"Dibolehkan saja, kan ada surat dari Kemendagri, Ditjen Otda, dibolehkan menggunakan dana wagub. Dibolehkan. Tentu dengan mengacu sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan kepentingannya. Jadi boleh-boleh saja. Tapi Pak Gubernur sangat bijaksana. Dia nggak menggunakan semuanya," ujarnya.

Baca juga: Djarot: Lewat Tengah Malam Nanti, Saya Jadi Warga Biasa

Mawardi mengungkapkan, Djarot menggunakan dana operasional untuk gubernur sebesar Rp 2,1 miliar. Namun ia mengaku lupa berapa besaran dana operasional wagub yang digunakan oleh Djarot.

"Saya lupa persentasenya, tapi dia menggunakan Rp 2,1 miliar untuk yang (dana operasional) gubernurnya, yang untuk wagubnya saya lupa berapa persen. Rp 2,1 miliar kalau nggak salah. Untuk dana operasional wagub saya lupa besarannya karena nggak full, ya," tutur Mawardi.

Terkait pembagian dana operasional kepada Sekda DKI, wali kota, dan bupati, Mawardi mengungkapkan pada masa kepemimpinan Djarot kebijakan itu masih dilanjutkan.

"Ada. Masih berjalan," ujarnya. (rvk/rvk)