Bupati Pandeglang Respons Petisi Jalan Rusak: Mohon Kesabaran

Pandeglang - Bupati Pandeglang Irna Narulita merespons petisi soal pembangunan jalan menuju kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Kecamatan Sumur. Jalan tersebut oleh warga dikenal sebagai jalan 'insyaallah' karena kondisinya yang rusak parah.

Irna mengatakan, khusus untuk jalan menuju kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, banyak ruas yang masih belum jelas status kepemilikannya, baik itu milik kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Ia sendiri meminta, karena di kawasan tersebut adalah taman nasional dan ada habitat langka badak Jawa, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus.

"Jalan menuju Ujung Kulon banyak yang nonstatus dan sudah kami usulkan menjadi kewenangan provinsi untuk juga pemerintah pusat memperhatikan ke arah sana. Karena di sana ada badak cula satu," kata Irna saat ditemui detikcom setelah menghadiri sebuah acara di Cilegon, Rabu (18/10/2017).

Sebagai bupati, Irna sudah sering mendapatkan masukan, khususnya terkait pembangunan jalan di bagian selatan. Untuk 2017, ia mengaku sudah membangun hampir 153 kilometer jalan dan itu dilaksanakan di bagian selatan.

Foto: Bahtiar Rifai/detikcom

Pada tahun depan, Irna menjelaskan pemerintah kabupaten juga sudah membuat rencana pembangunan infrastruktur melalui sistem multiyears. Utang pemerintah kabupaten khusus pembangunan jalan, menurutnya, ada sekitar 250 kilometer.

"Jadi kami terus minta masyarakat mohon kesabarannya, utang kami diselesaikan di sisa kepemimpinan kita 3 tahun ke depan," ujarnya.

Total jalan milik kabupaten, Irna menambahkan, panjangnya sekitar 700 kilometer. Sisa sekitar 250 kilometer tersebut, menurutnya, masuk kategori rusak sedang dan berat.

Baca juga: Ada Petisi ke Bupati Pandeglang agar Bangun Jalan Raya Insyaallah

Kembali ke soal jalan akses menuju kawasan Ujung Kulon di Kecamatan Sumur, Irna meminta agar pembangunannya dilakukan secara keroyokan antara pemerintah provinsi, pusat, dan Kabupaten Pandeglang. Irna mengaku siap membagi domain mana yang harus diperbaiki oleh pemerintah kabupaten, dan mana yang diurus oleh pemprov atau pemerintah pusat.

"Nonstatus semuanya di situ, ayo masukan APBD kami Rp 5-10 miliar, mengapa tidak. Tetapi kami tidak sanggup sendiri, Pemprov Banten membantu kami, begitu juga pemerintah pusat," tegasnya.

Pemkab sendiri, lanjut Irna, sudah melayangkan surat ke Kementerian PUPR serta Kementerian Kehutanan dan LHK. Dari surat yang dilayangkan, menurut Irna, kementerian mendukung jalan di Kecamatan Sumur menuju Ujung Kulon agar dibangun bersama-sama.

"Jadi mohon kesabaran, pembangunan kan berproses," katanya.

Terakhir, Irna sendiri berharap, lewat beberapa proyek strategis nasional yang masuk khususnya ke Pandeglang, ke depan daerah ini bisa terlepas dari predikat daerah tertinggal menjadi daerah maju. (bri/try)