Soal Pidato Pribumi Anies, Jimly Asshiddiqie: Boleh-boleh Saja

Jakarta - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyebut istilah pribumi sering digunakan menjadi istilah politik. Namun begitu, istilah pribumi memang tidak diperkenankan secara hukum.

"Jadi istilah pribumi adalah istilah politik, tidak boleh juga kita abaikan, nyatanya juga ada, tapi secara hukum tidak diperkenankan," ujar Jimly di Kantor ICMI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Rabu (18/10/2017).

Menurut Jimly, istilah pribumi sah-sah saja digunakan dalam pidato politik. Istilah pribumi itu juga tak lagi mempengaruhi kebijakan pascareformasi.

"Kalau dulu masih mempengaruhi kebijakan resmi, sekarang sesudah reformasi sudah tidak lagi. Jadi istilah pribumi ini bukan istilah hukum. Jadi hanya jadi istilah politik saja. Jadi dimuat dalam pidato politik ya boleh boleh aja itu sebagai gambaran dari realitas politik," ujarnya.

Namun begitu, Jimly yakin Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan jadi gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk semua warga.

"Tapi saya percaya statemen dari Gubernur ini adalah mau melayani emosi para pendukungnya saja, tapi sesudahnya saya yakin Anies dan Sandi akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur semua warga Jakarta," ujar Jimly.

Jimly mengatakan ada ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat merupakan kenyataan. Masalah ketimpangan itu harus diatasi dengan kerja nyata.

"Kita harus juga mengakui kenyataan di lapangan di masyarakat di realitas ekonomi ada ketimpangan ada kesenjangan. Ini juga harus diatasi secara nyata. Bukan hanya dengan pidato tapi dikerjakan saja," tuturnya.

(idh/idh)