Anies Diminta Bikin Perda soal PRT untuk Cegah Diskriminasi

Jakarta - Aliansi pekerja rumah tangga (PRT) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melunasi janji kampanyenya. Mereka meminta Anies membuat peraturan daerah tentang PRT.

"Kami juga mendesak kepada gubernur baru untuk menuntaskan janjinya. Kemarin kan Pak Anies menyampaikan 'keadilan sosial di DKI Jakarta'," ujar Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraini, di kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Lita berharap tunturan PRT ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Selain karena janji Anies, data juga menyebutkan DKI menempati posisi ketiga tertinggi dalam kategori wilayah yang menggunakan jasa PRT setelah Banten dan Jawa Timur.

"Sebagai Ibu Kota negara, kami harap DKI Jakarta bisa jadi promotor yang melindungi hak-hak PRT," ucap Lita.

Foto: Aliansi PRT meminta Gubernur DKI Anies Baswedan bikin perda soal PRT. (Tsarina-detikcom)

Lita mengaku telah mengkoordinir 1.000 surat PRT dari berbagai organisasi PRT. Setelah terkumpul, ia akan mengirimkannya ke Presiden Jokowi. Selain itu, mereka juga akan menemui Anies untuk membahas persoalan ini.

Ia berharap Anies dapat mendengarkan keluh kesah para PRT secara langsung. "(Nanti) akan minta ketemu sama Pak Anies juga," tuturnya.

Salah satu PRT, Santi, berharap Anies bisa mewujudkan peraturan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pekerjaan PRT. Menurutnya, selama ini belum ada undang-undang yang secara sah melindungi dan menjamin hak PRT sebagai pekerja.

"Harapannya sama gubernur baru, ada peraturan daerah yang mengatur tentang PRT. Supaya nggak ada lagi diskriminasi. Ada jatah libur, bisa beribadah, bisa berorganisasi," ujar Santi dalam kesempatan yang sama.

(idh/idh)