DetikNews
Rabu 18 Oktober 2017, 14:22 WIB

Saat Isu Sukarno Dikudeta Jadi Perbincangan Dubes Asing di Jakarta

Erwin Dariyanto - detikNews
Saat Isu Sukarno Dikudeta Jadi Perbincangan Dubes Asing di Jakarta Telegram rahasia Duta Besar AS di Jakarta ke Kemenlu di Washington, 12 Oktober 1965 (Foto: Erwindar)
Jakarta -

Pasca-Gerakan 30 September 1965, terjadi ketegangan antara kalangan militer dan Presiden Sukarno. Menjelang pertengahan Oktober, muncul isu akan terjadi kudeta. Hal ini menjadi perbincangan serius di kalangan duta besar negara asing di Jakarta kala itu.

"Menurut kantor Kedutaan Besar Jerman di Indonesia, militer Indonesia kemungkinan berencana menggulingkan Sukarno dan mendekati beberapa Kedutaan Besar Barat untuk memberi tahu mereka bahwa langkah semacam itu mungkin terjadi," begitu bunyi kabel diplomatik Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green ke Kementerian Luar Negeri di Washington pada 12 Oktober 1965.

Informasi soal Kedutaan Besar Jerman itu didapat dari salah satu pengusahanya di Indonesia. Pengusaha Jerman tersebut mendapat informasi dari seorang petinggi militer Indonesia.

Seorang informan Kedubes Jerman di Jakarta mengabarkan, pada 10 Oktober 1965, Presiden Sukarno telah menerima petinggi militer di Istana Negara. Kepada sang Presiden, petinggi militer tersebut membuat laporan tentang pemberontakan PKI pada 30 September 1965.

Namun Presiden Sukarno tak mau membaca laporan tersebut. Bung Karno malah memarahinya karena dinilai memfitnah PKI. "Jenderal tersebut kemudian pergi dan frustrasi," tulis kabel diplomatik Kedubes AS.

Kawat berklasifikasi rahasia itu dibuka kepada publik sejak Selasa (17/10/2017) dan dikutip detikcom dari nsarchive2.gwu.edu, Rabu (18/10). Pembukaan kawat-kawat diplomatik yang bersifat rahasia itu dimungkinkan berkat kerja sama tiga lembaga nonprofit di AS. Ketiganya adalah National Security Archive (NSA) dan National Declassification Center (NDC) (keduanya lembaga nirlaba) serta National Archives and Records Administration (NARA).

Ada 39 dokumen (sejak 1964 hingga 1968) dengan tebal 30 ribu halaman yang dibuka. Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dan PKI, termasuk ketegangan petinggi TNI Angkatan Darat kala itu dengan Presiden Sukarno.

Kedutaan Australia di Jakarta juga menginformasikan hal yang sama. Dalam laporannya, Kedubes Australia secara jelas menyebut jenderal yang diterima Sukarno pada 10 Oktober 1965 itu adalah AH Nasution, yang ketika itu menjabat Menhankam. Nasution pulalah yang menulis laporan tentang pemberontakan PKI tersebut.

Nasution berusaha sampai dua kali agar Sukarno mau membaca laporannya. Sayang, Sukarno mengacuhkan laporan tersebut. Hal inilah yang menurut laporan para duta besar asing di Jakarta membuat hubungan Sukarno dengan TNI AD menegang.

Informan pengusaha Jerman menginformasikan bahwa militer akan secepatnya menggulingkan Sukarno. "Jika terlaksana, maka itu akan dilakukan dengan gerakan yang cepat tanpa peringatan dan Sukarno akan digantikan kombinasi junta militer dan sipil," tulis laporan tersebut.

Kepada duta besar negara-negara Barat, Angkatan Darat meminta bantuan ekonomi berupa makanan dan finansial setelah Sukarno digulingkan.


(erd/jat)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed