Eks Ajudan Bung Karno Komentari Data Kedubes AS soal Peristiwa 1965

Jakarta - Kedubes Amerika Serikat membuka dokumen tentang peristiwa 1965 lewat data dari National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA). Ajudan presiden pertama RI Sukarno, Sidharto Danusubroto, angkat bicara soal sikap pemerintah AS itu.

"Silakan saja mereka bicara, itu kan dokumen mereka, kita bukan kepentingan kita. Bahwa kita pernah mencoba itu tapi terhenti jadi ya," kata Sidharto di gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Baca juga: Dokumen Kedubes AS di Jakarta Ungkap Kerusuhan Rasial 1965

Meski dia kini menjadi anggota Wantimpres, pernyataannya ini atas nama pribadi. Sidharto pun pernah menjadi Ketua Pansus UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) saat masih menjadi anggota Dewan pada 2004.

Pada 2004 pernah dibentuk UU No 27 tentang KKR. Namun UU itu dibatalkan oleh MK pada 2006.

"Waktu itu lalu UU yang jadi itu lalu dibatalkan, karena saya ndak tahu, ya batal by MK, tapi tekanan politik waktu itu begitu kuat sekali," ungkap Sidharto.

Indonesia, kata dia, adalah negara ke-41 yang pernah membentuk KKR. Namun kini di Indonesia sudah tak ada lagi badan semacam itu.

"Sampai sekarang jadi dark history (sejarah kelam) sajalah," kata dia. (bag/rvk)