DPRD DKI: Rapat Paripurna Istimewa Anies-Sandi Tidak Wajib

Jakarta - DPRD DKI Jakarta hingga kini belum mengagendakan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa pascapelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Rapat paripurna istimewa itu disebut tidak wajib.

"Paripurna istimewa kan sunnah. Artinya dilaksanakan boleh, tidak ya tidak apa2. kan perbedaan pelantikan, kalau Jokowi-Ahok dulu dilantik di paripurna istimewa, yang melantik mendagri atas nama presiden (Presiden RI). Sekarang kan gubernur dilantik langsung oleh presiden," kata Anggota DPRD DKI Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Gembong menjelaskan, sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan rapat paripurna istimewa dapat dilakukan dalam waktu 14 hari. Namun, rapat itu tidak wajib dilaksanakan.

"Iya, tidak wajib. Tetap mengamanatkan dalam waktu 14 hari, sesuai UU No 23 tentang pemerintahan, bisa melakukan rapat paripurna istimewa. Tapi bisa juga tidak dilakukan boleh juga," ujarnya.

Saat disinggung pentingnya penyampaian pidato politik gubernur dan wakil gubernur baru di depan anggota DPRD, Gembong mengungkapkan pelaksanaan rapat paripurna istimewa tidak akan menambah maupun mengurangi legitimasi Anies-Sandi sebagai gubernur dan wagub DKI.

"Kalau kita bicara aturannya seperti itu, tapi apakah dipandang penting atau tidak saya kira ini dalam rangka untuk mensinergikan saja. Menjaga suasana kondusif menjelang pemerintahan daerah bersama antara DPRD dan eksekutif," ujarnya.

"Artinya kalau dilaksanakan paripurna akan menambah legitimasi anies-sandi? Nggak juga. Apakah kalau tidak, akan kurangi legitimasi anies-sandi? Nggak juga. Jadi makanya kita katakan sunnah," tutur Gembong.

Gembong juga menegaskan tidak ada perbedaan suara antarfraksi atas pelaksanaan rapat paripurna istimewa itu. Namun ia mengaku belum berkomunikasi dengan fraksi pendukung Anies-Sandi, yakni PKS dan Gerindra.

"Tidak ada (perbedaan suara). Kita belum komunikasi. Tapi prinsipnya kami PDIP memandangnya bukan hal yang substansi betul gitu loh. Sekarang bagaimana tahapannya kita berikan kepada Pak Anies-Sandi untuk melakukan konsolidasi internal. Konsolidasi internal dalam rangka menyamakan persepsi dulu internal, tentunya komunikasi politik antara depan dan belakang kan mesti dibangun," ujarnya.

Namun Gembong mengungkapkan pihaknya akan mengapresiasi jika rapat paripurna tersebut dilakukan.

"Ini kan soal konsolidasi eksternal artinya konsolidasi eksternal Anies-Sandi kan? Kami juga apresiasi jika itu dilakukan, artinya jangan kita dijudge bahwa kalau tidak berarti kita tidak mendukung kan nggak boleh gitu," tuturnya.

Terkait persoalan Bamus, Gembong mengungkapkan hingga saat ini Bamus juga belum dilakukan. Namun, menurutnya hal itu relatif mudah.

"Belum. saya kira bamus ini relatif mudah untuk kita kumpulkan, dari jumlah separuh anggota dewan ini. Artinya tinggal bagaimana pimpinan untuk bisa berkomunikasi dengan fraksi-fraksi bagaimana jadwalkan bamus," ujarnya.

(idh/idh)