Luhut: Pemerintah Pusat dan DKI Tak Berseberangan soal Reklamasi

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah pusat dengan DKI Jakarta tidak berseberangan tentang reklamasi Teluk Jakarta. Luhut mempersilakan pihak Pemprov DKI untuk menemuinya kapan saja.

"Nggak ada bertolak belakang (antara pusat dan DKI). Kapan saja mereka mau bertemu, saya persilakan," kata Luhut di kantor Kepala Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

[Gambas:Video 20detik]

Baca juga: Soal Reklamasi, Sandiaga: Kami Tidak akan Lari dari Rencana

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berjanji menghentikan reklamasi Teluk Jakarta saat menjabat. Namun, moratorium reklamasi telah dicabut oleh pemerintah pusat melalui Kemenko Kemaritiman pada 5 Oktober 2017.

"Inilah, kalian ngapain sih mesti ditubruk-tubrukin? Nggak perlulah," kata Luhut.

Baca juga: Luhut Ungkit Batalnya Pertemuan soal Reklamasi, Sandi: Kayak Drama Queen

Sikap pemerintah pusat mengenai reklamasi tetap sama, kata Luhut. Semua telah dihitung agar nelayan tak merasa dirugikan.

"Dari kami sudah selesai bahwa tak ada apa namanya alasan untuk tidak diteruskan karena kajian teknisnya semua sudah jalan dan saya sebagai Menko Maritim sudah cabut moratorium. Ini permintaan Gubernur DKI juga," kata Luhut.

Baca juga: Polemik Pencabutan Moratorium Reklamasi, Antara Luhut dan Sandi

Pencabutan moratorium reklamasi dituangkan dalam surat keputusan menteri tertanggal 5 Oktober. SK ini mencabut surat Menko Kemaritiman saat itu, Rizal Ramli, pada 19 April 2016, yang isinya menetapkan moratorium reklamasi.


(bpn/dhn)