JK Tolak Densus Tipikor, Menkum HAM: Perlu Ada Koordinasi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak adanya pembentukan Densus Tipikor. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan yang terpenting adalah koordinasi dan integritas soal pembentukan Densus Tipikor.

"Kalau dengan Presiden saya tidak tahu (sudah dibicarakan atau belum), tetapi seingat saya belum ada ratas saja. Kan ini Pak JK belum berikan statemen apakah sudah bicara dengan Presiden atau belum saya nggak tahu, itu bos-bos lah yang tahu. Tetapi saya kira lebih penting koordinasi lah integrasi," ujar Yasonna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Ia menjelaskan pembentukan Densus Tipikor ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Menpan RB. Yasonna menuturkan perlunya koordinasi dan duduk bersama mengenai hal ini.

"Kan belum dibawa di ratas kan saya katakan juga ini pembentukan densus kan tentunya lembaga baru tentu juga harus dibicarakan Menpan. Ya kan antaranya seperti apa. Tapi yang lebih penting adalah buat kita koordinasi, saya selalu mengatakan koordinasi antar seluruh penegak hukum yang ada itu lebih penting sinkronisasi dan satu road map bersama," jelasnya.

Yasonna memandang pembentukan Densus Tipikor merupakan hal yang baik. Hal ini agar pemberantasan korupsi lebih cepat dilakukan.

"Maksud baik Pak Kapolri itu densus baik-baik saja. Semangatnya itu gimana pemberantasan korupsi supaya lebih cepat. Tapi memang kan dia sudah menimbulkan polemik sekarang. Maka kita duduk saja bersama," ungkapnya.

Yasonna meminta semua pihak yang bersangkutan agar menghilangkan ego sektoral. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana melihat apakah perlu lembaga baru atau tidak.

"Kalau kita lihat ternyata dalam pemberantasan korupsi nanti road mapnya masih perlu lembaga baru atau apakah cukup yang ada sekarang kita berdayakan," kata dia.

"Kita bersama-saman hilangkan ego sektoral, agendanya jelas, anggarannya juga perlu jelas, kewenangannya masing-masing jelas, target masing-masing juga jelas, itu akan lebih mudah," lanjutnya.

Yasonna mengatakan yang lebih penting adalah gerakan moral antikorupsi yang jelas. Karena menurutnya saat ini harus bangun kultur untuk generasi ke depan agar tidak melakukan korupsi.

"Sekarang ini kan enforcement terus. Kalau ke depan kita tanam budaya tuh sejak SD ke depan kita akan punya generasi baru. Kita lihat sekarang anak-anak bicara antikorupsi tapi begitu masuk birokrasi korupsi juga. Ini ada yang salah ini," ucapnya.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara tentang wacana pembentukan Densus Tipikor. Dia meminta agar pemberantasan korupsi tetap berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi cukup biar KPK dulu toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa," kata JK, Selasa (17/10/). (lkw/nvl)