Rakor dengan TNI AD, Mendagri Bicara Tantangan RI hingga Ormas

Rakor dengan TNI AD, Mendagri Bicara Tantangan RI hingga Ormas

Zunita Amalia Putri - detikNews
Rabu, 18 Okt 2017 10:30 WIB
Rakor dengan TNI AD, Mendagri Bicara Tantangan RI hingga Ormas
Foto: Rakornas ketahanan nasional di Kemendagri (Zunita-detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Tantangan itu seperti radikalisme, narkoba, hingga korupsi.

"Tantangan bangsa jelas, yang sering disampaikan presiden, radikalisme, terorisme, narkoba, korupsi, masih adanya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dengan nawacitanya, program jangka pendek, panjang masuk dalam nawacita," ujar Tjahjo Kumolo di Auditorium gedung Badan Pengembangan SDM Kemendagri, Jakarta selatan, Rabu (18/10/2017).

Tjahjo menyampaikan itu dalam pidatonya di Rapat Koordinasi Nasional Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemendagri dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Hinsa Siburian juga hadir dalam rapat yang membahas tantangan bangsa Indonesia itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rakor dengan TNI AD, Mendagri Bicara Tantangan RI hingga OrmasFoto: Rakornas ketahanan nasional di Kemendagri (Zunita-detikcom)

Tjahjo menjelaskan radikalisme adalah tantangan ancaman terbesar yang dapat merusak bangsa dan negara. Dia menegaskan masalah radikalisme itu menjadi tanggung jawab semua bangsa.

"Radikalisme, terorisme, ini bukan tanggung jawab TNI-Polri, tapi kita bersama. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI sudah final dan mati. UU beri kebebasan berhimpun berserikat, buat ormas apapun juga, tapi harus terikat dengan Pancasila, Bhinneka, NKRI, UUD," papar Tjahjo.

Terkait Perppu Ormas, kata Tjahjo, pemerintah mengeluarkan Perppu ormas sebagai upaya melindungi Indonesia dari kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila.

"Terpaksa Pemerintah keluarkan Perppu, ini bukan untuk menekan kelompok, tapi negara wajib buat aturan yang tegas untuk melindungi Indonesia," tegasnya.

(idh/idh)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads