DetikNews
Rabu 18 Oktober 2017, 07:52 WIB

Gubernur Anies Diminta Rangkul Kementerian untuk Hentikan Reklamasi

Aryo Bhawono - detikNews
Gubernur Anies Diminta Rangkul Kementerian untuk Hentikan Reklamasi Ratusan orang berdemo di Balai Kota menolak reklamasi Teluk Jakarta, Selasa (17/10/2017). (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Koordinator Kemitraan Kota Hijau Nirwono Joga menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat soal reklamasi pantai utara Jakarta. Pemerintah pusat dalam hal ini antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia merujuk sikap Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja di DPR, Januari 2017 yang tegas menolak reklamasi karena dinilai akan mengganggu kehidupan para nelayan.

Dampak lingkungan atas reklamasi, kata Nirwono, bakal diuji saat datangnya musim penghujan. Banjir yang menjadi langganan Jakarta bisa makin parah dengan hadirnya pulau reklamasi yang terlanjur menimbun Teluk Jakarta.

"Anies mesti bertindak cepat jika tak mau masalah untuk Jakarta kian menumpuk. Jika banjir kian parah kepercayaan terhadap Anies melorot sejak ia menjabat," kata Nirwono kepada detikcom, Selasa (17/10/2017).

Sesuai Keppres No 52 Tahun 1995 yang memberi kewenangan soal reklamasi kepada gubernur, Anies juga dapat menghentikan pembahasan dua raperda di DPRD DKI menyangkut reklamasi.

Secara terpisah, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan celah untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta sudah tertutup. Sebab pihak pengembang sudah memenuhi berbagai persyaratan yang diminta pemerintah.

Beberapa perbaikan itu antara lain dokumen lingkungan dan izin lingkungan dengan unsur perbaikan kajian prediksi dampak. Selain itu rencana reklamasi dan peruntukan lahan sudah memasukkan unsur integrasi sosial.

"Ketika pengembang sudah memperbaikinya ya sanksi dicabut. Itu saja kalau dari KLHK," tulis Siti melalui whatsapp kepada detikcom, Selasa (17/10/2017). "Saya tidak tahu kalau ada instrumen untuk moratorium lagi," sambungnya.

Pada Mei 2016, Kementerian melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta karena ada pelanggaran atas UU No. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian lalu memerintahkan penghentian sementara aktivitas di Pulau S, D, E, dan G. Pembangunan Pulau E dihentikan karena belum terjadi pengurugan. Sedangkan Pulau C, D, dan G dihentikan sementara sampai ada perbaikan.

Sementara itu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah sudah memenuhi semua prosedur hukum dalam menangani proyek reklamasi. Karena itu bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menghentikannya tentu harus mengikuti aturan juga.

"Mereka mau membatalkan tapi ada aturannya, ya sudah terserah. Saya kan sebagai menko ada batasannya, gubernur juga ada batasannya," ucap Luhut dalam acara coffe morning di kantornya.

Ia mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober lalu, dan sudah menjelaskannya beberapa waktu kemudian kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno.

Luhut menyebutkan kompensasi sebesar 15 persen yang dijanjikan pengembang dengan gubernur terdahulu bisa mengalir jika pembangunan reklamasi berjalan. Angka kompensasi ini bisa mencapai Rp 77,5 triliun dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan utara Jakarta.




(ayo/jat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed