Anies-Sandi Diminta Kawal Sektor Pengadaan Barang dan Jasa di DKI

Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menilai sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan di DKI rawan untuk dikorupsi. Menurut Donal, sektor tersebut juga mempunyai anggaran yang paling besar dalam APBD DKI sehingga dia meminta Gubernur dan Wagub DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno melakukan pengawalan.

"Itu korupsi sejak zaman baheula sudah rawan (korupsi) titik itu. Anggaran paling besar itu di DKI banyak digunakan salah satunya barang dan jasa. Sehingga titik rawan harus dikawal gubernur baru sektor pengadaan barang dan jasa," kata Donal dalam diskusi Kawal Jakarta di kantor DPW DKI Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Karena itu, Donal meminta Anies dan Sandi mengawal anggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Apalagi korupsi sektor pengadaan barang dan jasa sudah lama terjadi.

Diskusi di PSI. (Faiq Hidayat/detikcom)

"Jadi gubernur baru secara ketat mengawal anggaran dan pengadaan barang dan jasa di DKI karena celah terbesar pengadaan barang dan jasa. Kapan itu terjadi, sudah lama. Praktik korupsi bermula dari pengadaan barang dan jasa," ujar Donal.

"Paling besar adalah SKPK sektor lahan basah, contoh Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan Dinas Pendidikan, karena sektor rawan putaran uang ada di situ," imbuhnya.

Baca juga: Pedagang Tunggu Gebrakan Anies Bikin Laku Dagangan di Kota Tua

Untuk mencegah hal tersebut, Donal menyatakan Anies dan Sandiaga harus meneruskan sistem e-budgeting yang dibuat oleh mantan Gubernur DKI Joko Widodo yang diteruskan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Sistem sekarang sudah dibangun, tinggal mereka memastikan mekanisme dilanjutkan. Mereka bisa saja me-review sektor menjadi celah. Menurut saya, penting bagi mereka mempertahankan itu karena di situ mereka akan memastikan anggaran tidak dimanipulasi," jelas Donal. (fai/elz)